Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa kembali menerapkan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran, termasuk upaya menekan ekspor minyak negara tersebut hingga nol guna mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir.
Menjelang pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menandatangani memorandum presiden yang mengembalikan kebijakan keras Washington terhadap Iran, yang sebelumnya diterapkan selama masa jabatan pertamanya.
Saat menandatangani memorandum tersebut, Trump menyatakan kebijakan itu sangat ketat dan mengaku sempat ragu sebelum mengambil keputusan.
Baca Juga: Garda Revolusi Iran Memperluas Kontrol atas Ekspor Minyak Teheran
Ia juga menyampaikan keterbukaannya terhadap kemungkinan kesepakatan dengan Iran dan menyatakan kesediaan untuk berdialog dengan pemimpin negara tersebut.
"Bagi saya, ini sederhana: Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir," ujar Trump. Ketika ditanya seberapa dekat Teheran dalam memperoleh senjata nuklir, ia menjawab, "Mereka terlalu dekat."
Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York belum memberikan tanggapan terkait kebijakan ini.
Trump menuduh mantan Presiden Joe Biden gagal menerapkan sanksi ekspor minyak secara ketat, yang menurutnya telah mendorong Iran untuk terus menjual minyak guna mendanai program senjata nuklir serta milisi bersenjata di Timur Tengah.
Baca Juga: Ekspor Minyak Turun, OPEC+ Tambah Pasokan Mulai April
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan pada Desember bahwa Iran telah mempercepat pengayaan uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat 90% yang diperlukan untuk senjata nuklir. Meski demikian, Iran membantah memiliki niat untuk mengembangkan senjata tersebut.
Memorandum Trump memerintahkan Menteri Keuangan AS untuk menerapkan "tekanan ekonomi maksimum" terhadap Iran, termasuk sanksi serta mekanisme penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar sanksi yang telah ada.
Memo tersebut juga menginstruksikan Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri untuk menjalankan kampanye yang bertujuan "menekan ekspor minyak Iran hingga nol."
Harga minyak AS mengalami pemulihan pada Selasa menyusul kabar bahwa Trump akan menandatangani kebijakan tersebut, yang sebagian mengimbangi dampak ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing.
Baca Juga: Pasca Israel Serang Iran, kok Harga Minyak Dunia Ambles Lebih dari 4% Hari Ini?
Ekspor minyak Iran menghasilkan pendapatan sekitar US$ 53 miliar pada 2023 dan US$ 54 miliar pada tahun sebelumnya, menurut estimasi Badan Informasi Energi AS. Produksi minyak Iran pada 2024 mencapai level tertinggi sejak 2018, berdasarkan data OPEC.
Selama sebagian masa jabatan pertamanya, Trump berupaya menekan ekspor minyak Iran hingga mendekati nol dengan menerapkan kembali sanksi. Namun, ekspor tersebut meningkat di bawah pemerintahan Biden karena Iran berhasil menghindari sanksi.
Badan Energi Internasional yang berbasis di Paris memperkirakan bahwa Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan anggota OPEC lainnya memiliki kapasitas cadangan untuk menggantikan ekspor minyak Iran yang hilang.
Dorongan untuk Terapkan Kembali Sanksi
China, sebagai pembeli utama minyak Iran, tidak mengakui sanksi AS dan telah membangun sistem perdagangan dengan Iran yang sebagian besar menggunakan yuan serta jaringan perantara untuk menghindari penggunaan dolar dan pengawasan regulator AS.
Baca Juga: GPEI: Kemenangan Trump Bisa Jadi Peluang dan Tantangan bagi Ekspor Indonesia
Kevin Book, analis di ClearView Energy, menyebut bahwa pemerintahan Trump dapat menerapkan Undang-Undang Stop Harboring Iranian Petroleum (SHIP) 2024 untuk membatasi ekspor minyak Iran.
Undang-undang SHIP, yang tidak diterapkan secara ketat oleh pemerintahan Biden, memungkinkan tindakan terhadap pelabuhan dan kilang asing yang mengolah minyak Iran yang diekspor secara ilegal.
Book menyoroti langkah yang diambil Shandong Port Group bulan lalu untuk melarang kapal tanker yang dikenai sanksi AS singgah di pelabuhannya di provinsi China timur sebagai indikasi dampak potensial dari penerapan SHIP.
Trump juga menginstruksikan duta besar AS di PBB untuk bekerja sama dengan sekutu guna "menerapkan kembali sanksi dan pembatasan internasional terhadap Iran" berdasarkan perjanjian 2015. Perjanjian tersebut sebelumnya mencabut sanksi terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.
AS keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 di bawah pemerintahan Trump, yang kemudian diikuti oleh langkah Iran untuk mengabaikan sebagian komitmennya dalam kesepakatan tersebut.
Baca Juga: Indonesia Tekan Produksi Bijih Nikel, Kuota Ekspor Eramet Dipangkas 29%
Pada 2020, pemerintahan Trump juga mencoba menerapkan kembali sanksi berdasarkan perjanjian tersebut, tetapi upaya tersebut ditolak oleh Dewan Keamanan PBB.
Pada Desember lalu, Inggris, Prancis, dan Jerman menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka siap—jika diperlukan—untuk menerapkan kembali sanksi terhadap Iran guna mencegah negara tersebut memperoleh senjata nuklir.
Namun, mereka akan kehilangan wewenang untuk melakukan hal tersebut pada 18 Oktober ketika resolusi PBB 2015 berakhir. Resolusi tersebut mengesahkan kesepakatan antara Iran dengan Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan China yang mencabut sanksi terhadap Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.
Baca Juga: Kebijakan Trump Berpotensi Tekan Rupiah dan Obligasi Indonesia
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa penerapan kembali sanksi terhadap Iran akan melanggar hukum dan kontraproduktif.
Para diplomat Eropa dan Iran telah bertemu pada November dan Januari untuk membahas kemungkinan langkah-langkah meredakan ketegangan regional, termasuk terkait program nuklir Iran, sebelum Trump kembali berkuasa.
