Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - ISTANBUL. Turki memecat tiga wali kota pro-Kurdi di wilayah tenggara pada Senin, karena dugaan keterkaitan dengan militan Kurdi.
Pemecatan ini terjadi hanya dua minggu setelah salah satu sekutu utama Presiden Tayyip Erdogan mengajukan usulan untuk mengakhiri pemberontakan militan yang telah berlangsung selama 40 tahun di kawasan tersebut.Kementerian Dalam Negeri Turki menyatakan bahwa wali kota dari Partai DEM yang pro-Kurdi di kota Mardin, Batman, dan Halfeti telah digantikan oleh administrator yang ditunjuk pemerintah.
Langkah ini, yang menurut kementerian ditujukan kepada para pendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah dilarang, mengingatkan pada tindakan keras sebelumnya terhadap politisi Kurdi.
Partai DEM, partai terbesar ketiga di parlemen Turki, mengecam pemecatan ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pendekatan Ankara yang baru-baru ini menunjukkan kemungkinan adanya proses perdamaian di tenggara.
Baca Juga: Turkiye Tawarkan Bantuan Teknis Kepada Irak untuk Meningkatkan Keamanan Perbatasan
"Ini adalah pengulangan serangan yang telah berlangsung sejak 1994 untuk menyingkirkan orang-orang Kurdi dari politik demokratis," kata DEM dalam pernyataan resminya. "Ketika kami berharap adanya solusi dan perdamaian, keinginan rakyat justru dilanggar."
Ketiga wali kota yang diberhentikan menolak tuduhan yang dilayangkan kepada mereka dan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Sebelumnya, puluhan wali kota pro-Kurdi dari partai pendahulu DEM juga diberhentikan atas tuduhan serupa.
Pada bulan Juni lalu, pemerintah melengserkan seorang wali kota DEM di provinsi Hakkari, dua bulan setelah pemilihan lokal di mana partai tersebut berhasil memenangkan 75 kotamadya.
Baca Juga: Erdogan: PM Israel Netanyahu Tidak Berbeda dengan Hitler
Bulan lalu, Devlet Bahceli, pemimpin Partai Gerakan Nasionalis (MHP) yang merupakan sekutu Erdogan, mengusulkan agar pemimpin PKK Abdullah Ocalan, yang telah dipenjara sejak 1999, datang ke parlemen untuk mengumumkan berakhirnya konflik di Turki tenggara dan menyerahkan diri PKK sebagai imbalan atas kemungkinan pembebasannya.
Peringatan Tindakan Keras
Pemecatan terbaru ini juga bertepatan dengan peringatan tindakan keras delapan tahun lalu, ketika pemimpin pro-Kurdi, Selahattin Demirtas, yang masih berada di penjara, dan sejumlah tokoh penting lainnya ditangkap.
Ini adalah kali ketiga bagi wali kota Mardin, Ahmet Turk, 82 tahun, dipecat setelah terpilih. Turk sebelumnya dijatuhi hukuman pada bulan Mei lalu atas tuduhan menghasut protes skala besar pada tahun 2014.
Pekan lalu, seorang wali kota dari Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama, juga ditangkap setelah jaksa menuduhnya sebagai anggota PKK, yang dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh Turki, anggota NATO, dan sekutu Baratnya.
Baca Juga: Jet Tempur F-16 AS Tembak Jatuh Drone Turki dari Langit Suriah
"Pemerintah telah kehilangan kendali dan bertindak tidak konsisten," kata Wali Kota Istanbul dari CHP, Ekrem Imamoglu, yang dianggap sebagai pesaing utama Erdogan, melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter).
Setelah proses perdamaian gagal pada tahun 2015, konflik dengan PKK memasuki fase paling berdarah. Ribuan anggota partai pro-Kurdi, termasuk anggota parlemen, telah dipenjara atas tuduhan militansi selama tindakan keras yang menyusul.
Suku Kurdi diperkirakan mencakup sekitar seperlima dari populasi Turki yang berjumlah 85 juta jiwa
