Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Utara mengubah konstitusi dan telah menetapkan Korea Selatan sebagai "negara yang bermusuhan".
Media pemerintah Korea Utara KCNA pada Kamis, mengonfirmasi bahwa majelis nasionalnya telah mengubah konstitusi negara tersebut sesuai dengan janji pemimpin mereka untuk mencabut penyatuan Korea Utara dan Korea Selatan sebagai tujuan nasional.
Seperti dikutip Reuters, kantor berita Korea Utara KCNA melaporkan bahwa militer telah meledakkan beberapa ruas jalan dan rel kereta api dengan Korea Selatan pada hari Selasa sebagai tindakan sah yang diambil terhadap negara yang bermusuhan sebagaimana didefinisikan oleh konstitusinya.
Sepanjang enam puluh meter (66 yard) ruas jalan dan rel kereta api di sisi perbatasannya yang telah dibangun sebagai tempat penyeberangan sekarang diblokir sepenuhnya sebagai bagian dari "pemisahan bertahap wilayahnya" dari Korea Selatan.
"Ini adalah tindakan yang tidak dapat dihindari dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK (Korea Utara) yang dengan jelas mendefinisikan Republik of Korea (ROK) sebagai negara yang bermusuhan," tulis KCNA.
Baca Juga: Rusia Siap Kirim Bantuan Militer ke Korea Utara dalam Situasi Darurat
KCNA mengutip juru bicara kementerian pertahanan mengatakan negara itu akan mengambil langkah lebih lanjut untuk "membentengi perbatasan selatan yang ditutup secara permanen" tetapi tidak menyebutkan perubahan lain pada konstitusi yang diperintahkan pemimpin Kim Jong Un.
Pada bulan Januari, Kim menyerukan amandemen konstitusi untuk menghapus penyatuan sebagai tujuan dalam hubungannya dengan Korea Selatan. Ia menuduh Seoul berkolusi dengan Amerika Serikat untuk mengupayakan keruntuhan rezim komunisnya dan pendefinisian yang jelas tentang wilayahnya.
Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara bertemu selama dua hari minggu lalu di mana mereka diharapkan untuk mengubah konstitusi untuk secara resmi menunjuk Korea Selatan sebagai negara yang terpisah dan musuh utama.
Media pemerintah belum melaporkan langkah tersebut, sehingga menimbulkan spekulasi apakah perubahan konstitusi telah ditunda.
Korea Selatan mengatakan kebijakannya adalah terus mengupayakan penyatuan nasional tetapi menanggapi dengan kekerasan jika Korea Utara melancarkan agresi.
Ketegangan antara kedua negara yang bermusuhan itu telah meningkat sejak tahun lalu dengan kedua belah pihak menyatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2018 untuk meredakan ketegangan militer tidak lagi berlaku.
Baca Juga: Korea Utara Klaim 1,4 juta Pemuda Bergabung dengan Militer pada Pekan Ini
Korea Utara secara tajam mengintensifkan retorika permusuhannya dalam beberapa hari terakhir, menuduh Korea Selatan mengganggu wilayah udaranya dengan menerbangkan pesawat tanpa awak dan bersumpah akan membalas.
Pemerintah Korea Selatan menolak untuk mengatakan apakah militer atau warga sipilnya yang menerbangkan pesawat tanpa awak tersebut.
Militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan ke selatan perbatasan pada hari Selasa sebagai tanggapan atas ledakan yang dilakukan Korea Utara di jalan raya dan rel kereta api.
Pyongyang mengatakan minggu lalu akan memutus sepenuhnya jalan raya dan rel kereta api antar-Korea dan semakin membentengi daerah-daerah di sisi perbatasannya sebagai bagian dari dorongannya untuk sistem "dua negara" yang membatalkan tujuan lamanya untuk penyatuan.
Tonton: Korea Utara Ancam Serangan Mengerikan Jika Drone Selatan Terbang di Atas Pyongyang Lagi
