Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - KIEV. Parlemen Ukraina, pada hari Minggu (19/6), melakukan pemungutan suara untuk dua undang-undang baru yang akan membatasi peredaran buku dan musik Rusia. Ini merupakan bagian dari upaya Ukraina untuk memutus hubungan budaya dengan Rusia setelah invasi.
Dilansir dari Reuters, salah satu undang-undang yang disiapkan akan akan melarang pencetakan buku oleh warga Rusia. Pencetakan akan tetap diizinkan asalkan mereka rela melepaskan paspor Rusia mereka dan mengambil kewarganegaraan Ukraina.
Larangan itu hanya akan berlaku bagi mereka yang memegang kewarganegaraan Rusia setelah runtuhnya kekuasaan Soviet pada 1991.
Tidak hanya itu, Ukraina juga akan melarang impor komersial buku-buku yang dicetak di Rusia, Belarusia, dan wilayah Ukraina lain yang diduduki Rusia. Setiap impor buku berbahasa Rusia dari negara lain pun akan memerlukan izin khusus.
Baca Juga: AS dan Ukraina Resmikan Kerjasama Pertanian Berdurasi Tiga Tahun
Undang-undang lain yang disiapkan juga akan melarang pemutaran musik oleh warga Rusia pasca-1991 di media dan transportasi umum. Sejalan dengan itu, kuota pemutaran pidato berbahasa Ukraina dan konten musik di siaran TV dan radio juga akan ditingkatkan.
Dua undang-undang tersebut masih perlu mendapatkan tanda tangan Presiden Ukraina Vlodomyr Zelensky untuk resmi diterapkan. Sang presiden pun dianggap akan memberikan dukungan kepada undang-undang tersebut.
Menteri Kebudayaan Ukraina Oleksandr Tkachenko pun menyambut dan mendukung rencana perlemen itu dengan senang hati.
"Undang-undang dirancang untuk membantu penulis Ukraina berbagi konten berkualitas dengan audiens seluas mungkin, yang setelah invasi Rusia tidak menerima produk kreatif Rusia apa pun secara fisik," kata Tkachenko.
Baca Juga: Pejabat Militer Inggris Sebut Rusia Telah Kalah Secara Strategis dalam Perang Ukraina
Ukraina secara resmi menyebut upaya ini sebagai "derusifikasi" dan dianggap sangat perlu dilakukan untuk membatalkan kebijakan berabad-abad yang bertujuan menghancurkan identitas Ukraina.
Kebijakan ini pun telah mendapat kritik keras dari Rusia. Mereka menganggap kebijakan tersebut bisa menindas sejumlah besar penutur bahasa Rusia yang ada di Ukraina.
Pemerintah Ukraina mulai mengupayakan "derusifikasi" setelah invasi Rusia ke Krimea tahun 2014, dan semakin mempercepat prosesnya setelah Rusia berusaha mengambil wilayah Donbas lewat operasi militernya yang dimulai pada 24 Februari lalu.
