kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Ukraina Tolak Proposal Perdamaian dari Menhan Prabowo, Ini Alasannya


Senin, 05 Juni 2023 / 08:26 WIB
Ukraina Tolak Proposal Perdamaian dari Menhan Prabowo, Ini Alasannya
ILUSTRASI. Proposal perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk perang Rusia-Ukraina, ditolak pihak Ukraina.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

PROPOSAL PERDAMAIAN UKRAINA - Proposal perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk perang Rusia-Ukraina, ditolak pihak Ukraina. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, memberikan pernyataan terkait usulan perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan Indonesia melalui Facebook dan situs Kementerian Luar Negeri Ukraina, Sabtu (3/6/2023). 

Dia menganggap proposal Prabowo dibangun atas dasar sejarah Indonesia. 

“Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia yang menjadi alasan untuk mengadakan referendum di sana. Setelah melakukan agresi, Rusia menganeksasi Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang tercatat dalam dokumen resmi PBB,” katanya. 

Meski demikian, Nikolenko menyatakan, Pemerintah Ukraina menghargai perhatian Pemerintah Indonesia untuk mendorong perdamaian di Ukraina. 

Ukraina mengakui Indonesia adalah aktor penting di kawasan Asia Tenggara yang saat ini memimpin ASEAN. Ukraina juga menghargai sosok Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang menjadi pemimpin Asia pertama berkunjung ke Ibu Kota Kyiv untuk melihat secara langsung dampak dari agresi Rusia. 

Baca Juga: Kremlin: Rudal Jarak Jauh Barat untuk Ukraina akan Picu Ketegangan Lebih Tinggi

Di wilayah pendudukan, Nikolenko menjelaskan, Rusia telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan genosida. Rusia harus menarik diri dari wilayah Ukraina dan Ukraina harus mengembalikan integritas teritorialnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional. 

“Tidak ada skenario alternatif,” terangnya. 

Nikolenko juga menegaskan kesepakatan gencatan senjata, pelepasan pasukan hingga jarak 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi tidak akan berhasil. 

Sampai hari ini, jelas dia, Rusia masih berusaha dengan segala cara untuk menghambat serangan balik Ukraina. Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina akan memungkinkan Rusia mengulur waktu, mengumpulkan kekuatan kembali, mendapatkan pijakan di wilayah yang diduduki, dan memulihkan kemampuan untuk melancarkan serangan lagi. 

Baca Juga: Pasukan Rusia Sengaja Menyerang Sumber Makanan Agar Warga Ukraina Kelaparan


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×