Sumber: Channelnewsasia.com,Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - NEW YORK: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat 10 Mei akan mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dengan mengakuinya sebagai negara yang memenuhi syarat untuk bergabung dan mengirimkan permohonan kembali ke Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkannya dengan baik.
Palestina menghidupkan kembali upaya mereka untuk menjadi anggota penuh PBB, sebuah langkah yang secara efektif akan mengakui negara Palestina setelah Amerika Serikat memveto negara tersebut di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara bulan lalu.
Pemungutan suara oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang pada hari Jumat akan bertindak sebagai survei global mengenai dukungan bagi Palestina. Permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB terlebih dahulu harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan kemudian Majelis Umum.
Meskipun Majelis Umum sendiri tidak dapat memberikan keanggotaan penuh kepada PBB, rancangan resolusi yang akan dilakukan melalui pemungutan suara pada hari Jumat akan memberi Palestina beberapa hak dan keistimewaan tambahan mulai bulan September 2024 seperti kursi di antara anggota PBB di aula pertemuan namun hal ini akan memberikan hak istimewa bagi Palestina.
Baca Juga: Tak Peduli Ancaman AS, Netanyahu: Israel Akan Berjuang Sendiri
Para diplomat mengatakan rancangan undang-undang tersebut kemungkinan akan mendapat dukungan yang diperlukan untuk diadopsi.
Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi tujuh bulan setelah perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh PBB.
Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012.
Pendanaan AS
Misi Palestina di PBB di New York mengatakan pada hari Kamis melalui surat kepada negara-negara anggota PBB bahwa penerapan rancangan resolusi yang mendukung keanggotaan penuh PBB akan menjadi investasi dalam melestarikan solusi dua negara yang telah lama dicari.
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa hal tersebut merupakan penegasan kembali dukungan yang jelas pada saat yang sangat kritis ini terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak atas negara merdeka mereka.
Misi ini dijalankan oleh Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada tahun 2007. Hamas yang memiliki piagam yang menyerukan penghancuran Israel melancarkan serangan pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu serangan Israel terhadap Gaza.
PBB telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, seluruh wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya.
Misi AS untuk PBB mengatakan pada awal pekan ini: "AS tetap berpandangan bahwa jalan menuju kenegaraan bagi rakyat Palestina adalah melalui perundingan langsung."
Baca Juga: AS Tetap Kirim Senjata ke Israel dalam Jumlah Besar, Penundaan Biden Nilainya Kecil
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan pada hari Senin mengecam rancangan undang-undang tersebut karena berupaya memberikan status de facto dan hak sebuah negara kepada Palestina. Dia mengatakan penerapan teks tersebut tidak akan mengubah apa pun di lapangan.
“Jika disetujui, saya memperkirakan Amerika Serikat akan sepenuhnya menghentikan pendanaan untuk PBB dan lembaga-lembaganya, sesuai dengan hukum Amerika,” kata Erdan.
Berdasarkan undang-undang AS, Washington tidak dapat mendanai organisasi PBB mana pun yang memberikan keanggotaan penuh kepada kelompok mana pun yang tidak memiliki atribut yang diakui secara internasional sebagai negara bagian. Amerika Serikat memotong pendanaan pada tahun 2011 untuk badan kebudayaan PBB, UNESCO, setelah Palestina bergabung sebagai anggota penuh.
Pada hari Kamis, 25 senator AS dari Partai Republik – lebih dari separuh anggota partai di Senat AS – memperkenalkan rancangan undang-undang untuk memperketat pembatasan tersebut dan memotong pendanaan kepada entitas mana pun yang memberikan hak dan keistimewaan kepada warga Palestina. RUU tersebut kemungkinan besar tidak akan lolos di Senat, yang dikendalikan oleh Partai Demokrat yang dipimpin Presiden Joe Biden.
