Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Rizki Caturini
KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diharapkan untuk menempatkan sejumlah kebijakan populis ke anggaran 2017 yang dia umumkan pada hari Jumat lalu. Ini bisa menjadi langkah untuk meredam pemilih yang kecewa dengan kepemimpinannya serta realita biaya hidup yang meningkat di bawah kepemimpinannya. Najib memang tengah berjuang untuk melawan tuntutan pengunduran dirinya setelah tersandung kasus dugaan korupsi lembaga milik negara 1MDB.
Kebijakan dalam mengatur anggaran ini merupakan kesempatan terbaik bagi Najib untuk meraih dukungan sebelum jajak pendapat awal menuju pemilihan umum pada Agustus 2018 mendatang. Tapi kebijakan pelebaran defisit fiskal saat kondisi ekonomi sedikit membaik berrsiko menurunkan rating surat utang Malaysia.
Pertumbuhan Malaysia tengah melambat di lima kuartal terakhir. Pada kuartal II 2016, ekonomi Malaysia hanya tumbuh 4% karena tekanan harga minyak yang membuat ekonomi negara terbesar ketiga di Asia Tenggara ini melambat. Prediksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2016 mencapai 4%4,5%.
Utang negara sudah mencapai 55% dari batas plafon utang. Angka ini naik dari 43% pada tahun 2008. Defisit anggaran mencapai 5,6% dari PDB periode Januari-Juni 2016. Angka ini jauh di atas target 3,1% defisit anggaran di tahun ini.
Berita Terkait
McD jual hak waralaba di Singapura & Malaysia
