DPR AS Tolak Tarif Trump terhadap Kanada, Dampak Konsumen Jadi Sorotan

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Rabu (11/2/2026) secara tipis menyetujui resolusi yang menolak kebijakan tarif Presiden Donald Trump terhadap Kanada. Langkah ini menjadi teguran langka terhadap presiden dan pimpinan Partai Republik di tengah dominasi tipis partai tersebut di DPR.

Dalam pemungutan suara, anggota DPR menyetujui resolusi tersebut dengan perolehan 219 suara berbanding 211.

Enam anggota Partai Republik bergabung dengan hampir seluruh anggota Partai Demokrat untuk mendukung resolusi yang bertujuan mengakhiri penggunaan status darurat nasional oleh Trump sebagai dasar penerapan tarif terhadap barang-barang asal Kanada.

Peluang Lolos di Senat, Namun Terancam Veto

Secara simbolis, pemungutan suara ini dinilai penting mengingat Partai Republik hanya memegang mayoritas tipis 218-214 kursi di DPR. Resolusi tersebut juga berpeluang besar disetujui di Senat, yang sebelumnya telah dua kali memilih untuk memblokir kebijakan tarif Trump terhadap Kanada, meski Partai Republik memiliki lebih banyak kursi di kamar tersebut.

Namun demikian, kecil kemungkinan resolusi itu akan menjadi undang-undang. Untuk meloloskannya tanpa persetujuan presiden, dibutuhkan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres guna mengatasi veto yang diperkirakan akan diajukan oleh Trump. Sejauh ini, mayoritas anggota Partai Republik masih enggan menentang kebijakan presiden dari partainya sendiri.

Sehari sebelumnya, DPR juga menolak upaya pimpinan Partai Republik untuk menghambat tantangan legislatif terhadap kebijakan tarif Trump. Tiga anggota Republik bergabung dengan Demokrat untuk menggagalkan langkah tersebut.

Kekhawatiran Dampak Tarif terhadap Konsumen dan Bisnis

Sejumlah anggota Kongres menyuarakan kekhawatiran atas dampak tarif terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat AS serta tekanan terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Anggota DPR dari New York, Gregory Meeks, yang mengajukan resolusi tersebut, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menurunkan biaya hidup keluarga Amerika. Ia juga membantah klaim adanya darurat nasional terkait narkoba yang dijadikan dasar oleh Trump untuk memberlakukan tarif terhadap Kanada.

“Canada isn't a threat. Canada is our friend. Canada is our ally,” ujar Meeks dalam pidatonya di DPR sebelum pemungutan suara. Meeks merupakan anggota Demokrat senior di Komite Urusan Luar Negeri DPR.

Ancaman Politik dan Kritik terhadap Kewenangan Presiden

Menanggapi upaya tersebut, Trump memperingatkan bahwa setiap anggota Partai Republik di DPR maupun Senat yang menentang tarif akan “benar-benar menanggung konsekuensinya saat masa pemilihan tiba.”

Trump juga kembali mengkritik Kanada dalam pernyataannya di media sosial, dengan menyebut negara tersebut telah mengambil keuntungan dari Amerika Serikat dalam perdagangan. “Mereka termasuk yang terburuk di dunia untuk diajak berurusan, terutama yang berkaitan dengan perbatasan utara kita,” tulisnya.

Selain itu, sejumlah anggota Kongres mempertanyakan penggunaan perintah eksekutif oleh Trump untuk menetapkan tarif, termasuk terhadap sekutu dekat seperti Kanada. Mereka menekankan bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan pengaturan tarif kepada Kongres, bukan presiden.

Beban Biaya Rumah Tangga Meningkat

Lembaga riset Yale Budget Lab pada bulan lalu memperkirakan bahwa tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump membebani rumah tangga AS dengan biaya tahunan median sekitar US$ 1.400. Sementara itu, lembaga nonpartisan Tax Foundation memperkirakan biaya mencapai US$ 1.000 per rumah tangga pada 2025 dan meningkat menjadi US$ 1.300 tahun ini.

Trump memulai perang tarif dengan Kanada tak lama setelah memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025. Pada Februari 2025, ia memberlakukan tarif 25% atas impor dari Kanada.

Kemudian pada Agustus, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menaikkan tarif menjadi 35% untuk seluruh produk yang tidak tercakup dalam perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada (USMCA).

Pemerintahan Trump mengaitkan kebijakan tersebut dengan tudingan bahwa Kanada gagal menghentikan penyelundupan fentanyl ke AS. Namun, pemerintah Kanada dan Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) menyatakan bahwa penyelundupan dari Kanada hanya menyumbang kurang dari 1% fentanyl yang beredar di jalanan AS.