Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON/NEW YORK. Kabar mengenai rencana penutupan operasi TikTok di Amerika Serikat (AS) pada hari Minggu 19 Januari 2025 mendatang mencuri perhatian dunia.
TikTok, platform media sosial yang digunakan oleh lebih dari 170 juta orang di AS, menghadapi ancaman larangan yang dapat mempengaruhi jutaan pengguna dan ribuan karyawan di AS.
Penutupan ini berpotensi membawa dampak besar bagi industri teknologi dan pengguna setia TikTok di seluruh dunia.
Latar Belakang Larangan dan Hukum yang Mengatur
Pada bulan April lalu, Presiden Joe Biden menandatangani sebuah undang-undang yang mengharuskan ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, untuk menjual aset-asetnya di AS paling lambat 19 Januari.
Baca Juga: Aplikasi Gratis Asal China Ini jadi Populer Jelang Potensi Pelarangan TikTok di AS
Jika ByteDance gagal untuk mematuhi ketentuan tersebut, TikTok akan menghadapi larangan unduhan baru di toko aplikasi utama seperti Apple dan Google.
Namun, larangan tersebut tidak hanya berhenti di situ. Undang-undang yang ditandatangani juga melarang perusahaan-perusahaan AS untuk menyediakan layanan yang mendukung distribusi, pemeliharaan, atau pembaruan aplikasi TikTok setelah tanggal yang telah ditetapkan.
Sebagai hasilnya, meskipun pengguna yang sudah mengunduh aplikasi TikTok tetap dapat mengaksesnya, aplikasi tersebut tidak akan dapat diupdate atau diperbarui.
Upaya untuk Menunda atau Membatalkan Larangan
Presiden terpilih Donald Trump, yang akan memulai masa jabatannya sehari setelah larangan mulai berlaku, sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan perintah eksekutif guna menangguhkan penegakan penutupan TikTok selama 60 hingga 90 hari.
Meskipun laporan tersebut tidak menjelaskan bagaimana hal ini dapat dilakukan secara legal, banyak pihak yang berharap agar keputusan ini dapat menunda penutupan yang dihadapi TikTok.
Selain itu, tim transisi Trump mengatakan bahwa mereka berencana untuk mencari solusi politik terhadap masalah ini setelah Trump dilantik. Namun, kebijakan ini tidak mendapat dukungan penuh dari semua pihak.
Senator Ed Markey dari Massachusetts telah mengajukan proposal untuk memperpanjang tenggat waktu bagi ByteDance untuk menjual TikTok, namun proposal ini diblokir oleh Senator Tom Cotton dari Arkansas.
Baca Juga: Heboh Kabar Elon Musk akan Akuisisi TikTok: Hanya Fiksi Belaka!
Dampak Penutupan TikTok
Jika larangan ini diterapkan, TikTok berencana untuk menampilkan pesan pop-up bagi pengguna yang mencoba membuka aplikasi, dengan mengarahkan mereka ke sebuah situs web yang menjelaskan tentang penutupan tersebut.
Selain itu, TikTok juga akan memberikan opsi bagi pengguna untuk mengunduh data pribadi mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi yang tersimpan di platform.
Penutupan TikTok di AS dapat memengaruhi banyak pengguna di negara lain. Menurut TikTok, ratusan penyedia layanan yang berbasis di AS membantu menjaga agar platform ini tetap berjalan di seluruh dunia. Tanpa dukungan tersebut, TikTok mungkin akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan operasionalnya di negara-negara lain.
Pihak TikTok juga menyebutkan bahwa larangan ini dapat menyebabkan gangguan serius pada penyimpanan data dan kode aplikasi, yang akhirnya membuat aplikasi menjadi tidak dapat digunakan oleh pengguna di luar AS.
Langkah ini juga dirancang untuk melindungi penyedia layanan TikTok di AS dari kemungkinan tanggung jawab hukum jika mereka tetap melanjutkan dukungannya terhadap aplikasi tersebut setelah larangan diberlakukan.
Reaksi Pengguna dan Industri
Sejumlah besar pengguna TikTok telah menyuarakan kekecewaan mereka atas kemungkinan penutupan aplikasi ini di media sosial platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter).
Banyak dari mereka mengungkapkan kekecewaannya atas kemungkinan kehilangan akses ke platform yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun untuk hiburan, pembelajaran, dan interaksi sosial.
Baca Juga: Apakah TikTok Akan Diblokir Bulan Ini? Fakta Jelang Sidang Mahkamah Agung
Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa pengguna merasa optimis setelah mendengar kabar bahwa Presiden terpilih Trump mungkin akan menemukan cara untuk menghindari penutupan tersebut.
Meskipun demikian, banyak yang mempertanyakan sejauh mana solusi ini dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.
Peran Pemerintah dalam Penutupan TikTok
Meskipun Presiden Joe Biden tidak berencana untuk campur tangan dalam penutupan ini jika Mahkamah Agung AS tidak mengubah keputusan, pihak pemerintah AS menyatakan bahwa mereka tidak mengharapkan TikTok untuk sepenuhnya ditutup pada hari Minggu.
Seorang pejabat administrasi Biden mengungkapkan bahwa mereka tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk memastikan platform tetap tersedia bagi pengguna AS sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Presiden Trump yang baru dilantik.
Selain itu, beberapa pihak, termasuk Mike Waltz, calon penasihat keamanan nasional Trump, mengungkapkan bahwa TikTok adalah platform yang fantastis dan mereka sedang mencari cara untuk mempertahankan aplikasi ini sembari melindungi data pribadi pengguna.
Baca Juga: Kreator TikTok Dihantui Ketidakpastian Jelang Keputusan Terkait Pelarangan Platform
TikTok dan ByteDance: Langkah Ke Depan
TikTok dan ByteDance terus berupaya mencari solusi hukum terhadap larangan ini, dengan mengajukan gugatan yang mengklaim bahwa undang-undang yang disahkan bertentangan dengan perlindungan kebebasan berbicara yang tercantum dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS.
TikTok menilai bahwa larangan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mengancam kebebasan berpendapat dan berbagi informasi bagi penggunanya.
Menurut perkiraan TikTok, jika larangan ini diberlakukan dalam jangka waktu yang lama, sekitar sepertiga dari 170 juta pengguna AS akan berhenti mengakses platform tersebut. Hal ini tentu akan menjadi pukulan besar bagi TikTok, yang selama ini telah berkembang pesat di pasar AS.
