Sumber: BBC | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. TikTok, platform media sosial yang telah menjadi fenomena global, kembali mencuri perhatian publik terkait dengan laporan yang menyebutkan bahwa China sedang mempertimbangkan untuk menjual operasi TikTok di Amerika Serikat kepada Elon Musk.
Laporan ini mencuat setelah beredar berita dari Bloomberg yang mengklaim bahwa pejabat China tengah mempertimbangkan kemungkinan tersebut sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Agung AS yang akan memutuskan nasib TikTok di negara itu.
TikTok Menanggapi Laporan Penjualan Operasi AS
TikTok dengan tegas membantah laporan yang menyebutkan bahwa China sedang mempertimbangkan untuk menjual operasi TikTok di AS kepada Elon Musk.
Juru bicara TikTok menyatakan bahwa laporan tersebut adalah "fiksi belaka," menanggapi klaim dari Bloomberg yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya mengenai kemungkinan penjualan operasi TikTok ke platform media sosial Musk, X.
Baca Juga: Mengungkap Rencana Kevin O'Leary Selamatkan TikTok di AS
TikTok menekankan bahwa mereka tidak akan menjual operasi AS-nya, meskipun Mahkamah Agung AS dijadwalkan untuk memberikan keputusan yang bisa memaksa perusahaan ini untuk melakukannya.
TikTok telah berulang kali mengungkapkan bahwa mereka menentang segala bentuk larangan atau pembatasan yang dapat merugikan operasional mereka di AS, yang merupakan pasar utama bagi aplikasi tersebut.
Tantangan Hukum di AS: TikTok dan Keputusan Mahkamah Agung
Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketegangan ini adalah undang-undang yang mengharuskan TikTok untuk menjual operasi AS-nya atau menghadapi larangan total di negara tersebut. Mahkamah Agung AS dijadwalkan untuk memutuskan pada 19 Januari apakah akan mendukung undang-undang tersebut atau memberikan kelonggaran.
Masalah utama yang diangkat dalam persidangan adalah kekhawatiran tentang keamanan nasional. Pemerintah AS, di bawah administrasi Presiden Joe Biden, berpendapat bahwa TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance, dapat digunakan sebagai alat untuk spionase atau manipulasi politik.
Namun, TikTok telah membantah klaim ini dan menegaskan bahwa mereka beroperasi secara independen dari pemerintah China dan bahwa mereka tidak terlibat dalam pengumpulan data atau kegiatan yang dapat merugikan AS.
Baca Juga: China Pertimbangkan Potensi Penjualan Operasi TikTok di AS ke Elon Musk
Elon Musk dan Potensi Pengambilalihan Operasi TikTok di AS
Meskipun TikTok telah membantah laporan mengenai penjualan kepada Elon Musk, spekulasi mengenai kemungkinan pengambilalihan oleh Musk tetap menjadi perbincangan hangat. Elon Musk, yang juga pemilik Twitter (sekarang X), memiliki hubungan yang erat dengan politisi dan tokoh-tokoh berpengaruh di AS, termasuk Presiden terpilih Donald Trump.
Musk diketahui memiliki pandangan yang cenderung pro-TikTok dalam beberapa kesempatan, meskipun ia belum memberikan komentar resmi mengenai laporan Bloomberg.
Ada kemungkinan bahwa jika operasi TikTok di AS memang dijual, Musk bisa menjadi pihak yang tertarik mengakuisisi platform ini, mengingat koneksinya dengan pemerintahan Trump dan pengaruh politiknya yang signifikan.
Pengaruh Politik dan Ekonomi
Jika keputusan hukum akhirnya mengarah pada penjualan operasi TikTok di AS, langkah tersebut akan memiliki dampak besar baik secara politik maupun ekonomi.
Penjualan tersebut bisa menjadi pertanda bahwa TikTok menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan operasional di AS, sementara di sisi lain, Elon Musk dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperluas kekuasaannya di dunia media sosial.
Dari sudut pandang ekonomi, penjualan TikTok akan memengaruhi ribuan karyawan yang terlibat dalam operasional perusahaan di AS. Meskipun penjualan kepada Musk mungkin dianggap sebagai jalan keluar, hal ini bisa menambah ketidakpastian mengenai masa depan platform ini.
Baca Juga: Apakah TikTok Akan Diblokir Bulan Ini? Fakta Jelang Sidang Mahkamah Agung
Protes dari Politisi: Dukungan terhadap TikTok
Selain ketegangan hukum yang ada, beberapa politisi di AS juga mengungkapkan keberatan terhadap rencana larangan atau penjualan TikTok.
Senator Edward Markey dan Perwakilan Ro Khanna, dua tokoh penting dari partai Demokrat, mendesak agar Presiden Joe Biden memberikan perpanjangan waktu bagi TikTok untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, yang seharusnya diputuskan pada 19 Januari.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kekhawatiran terkait dengan keamanan nasional, ada pula dukungan dari sejumlah pihak untuk mencari solusi yang lebih diplomatis dan mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang lebih luas.
