Ancaman Rusia: Balasan Militer Jika AS Pasang Senjata di Greenland

Sumber: Al Jazeera | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Rusia menyatakan siap mengambil langkah balasan jika Amerika Serikat menempatkan sistem senjata di Greenland.

Al Jazeera melaporkan, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan Moskow akan mengambil langkah militer jika Washington merealisasikan rencana untuk mengerahkan sistem pertahanan rudal Golden Dome di wilayah Arktik tersebut.

Ryabkov menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di Kedutaan Besar Rusia di China pada Selasa, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah Rusia, TASS. Pernyataan tersebut muncul dua hari sebelum berakhirnya perjanjian New START, satu-satunya perjanjian pengendalian senjata nuklir yang masih berlaku antara AS dan Rusia.

“Jika pihak Amerika memilih untuk mengirimkan sejumlah sistem persenjataan ke kawasan tersebut atau menempatkan elemen tertentu dari konsep Golden Dome di Greenland, maka situasi itu akan menuntut langkah-langkah kompensasi militer dan teknis, dan para spesialis kami siap melaksanakannya,” ujar Ryabkov.

“Tidak ada keraguan soal itu,” tambahnya.

Pernyataan ini menyusul komentar Presiden AS Donald Trump bulan lalu yang menyebut adanya pembahasan terkait Golden Dome, program pertahanan rudal berlapis yang ditargetkan rampung pada akhir masa jabatannya pada 2029, “sehubungan dengan Greenland”.

Trump menyampaikan hal tersebut saat mengklaim telah mencapai kesepakatan mengenai “kerangka kerja kesepakatan di masa depan” terkait pulau Arktik itu, yang merupakan wilayah otonom Denmark, bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengakuisisi Greenland dengan alasan kepentingan strategis dan keamanan nasional, meski mendapat penolakan keras dari Denmark, Greenland, dan sejumlah sekutu Eropa lainnya.

Bulan lalu, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif yang semakin tinggi terhadap negara-negara yang menentang rencananya. Ancaman tersebut sempat memicu ketegangan hubungan transatlantik, sebelum kemudian ia menarik kembali pernyataan itu dan mengklaim telah tercapai “kerangka kerja” kesepakatan dalam pembicaraan dengan pimpinan NATO.

Perjanjian nuklir New START segera berakhir

Ryabkov juga menyinggung soal akan berakhirnya perjanjian New START, yang dijadwalkan kedaluwarsa pada Kamis (5/2/2026) kecuali ada kesepakatan di menit-menit terakhir.

Moskow menyatakan telah mengajukan proposal untuk tetap mematuhi batasan perjanjian tersebut selama satu tahun tambahan. Namun hingga kini, menurut Rusia, Amerika Serikat belum memberikan tanggapan.

Ryabkov menegaskan Moskow tidak akan mengirimkan komunikasi lanjutan kepada Washington.

“Kami telah menyelesaikan semua yang diperlukan tepat waktu, dan mereka punya cukup waktu untuk mempertimbangkannya. Tidak adanya respons juga merupakan sebuah respons,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk menghidupkan kembali dialog keamanan strategis, AS perlu melakukan perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan luar negerinya terhadap Rusia.

“Diperlukan reformasi besar, perbaikan dalam pendekatan keseluruhan AS terhadap hubungan dengan kami,” kata Ryabkov.

Meski demikian, ia menegaskan Rusia tidak berniat memulai perlombaan senjata baru setelah perjanjian nuklir tersebut berakhir.

Kremlin sebut situasi makin ‘berbahaya’

Secara terpisah, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan dunia akan memasuki fase yang “berbahaya” seiring berakhirnya perjanjian tersebut.

“Dalam beberapa hari ke depan, dunia akan berada dalam posisi yang lebih berbahaya dibanding sebelumnya,” kata Peskov. Ia menambahkan, dua kekuatan nuklir terbesar dunia akan kehilangan dokumen utama yang selama ini membatasi dan mengontrol persenjataan strategis mereka.

Perjanjian New START ditandatangani pada 2010 oleh mantan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev. Perjanjian ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan oleh AS dan Rusia.

Perjanjian tersebut mulai berlaku pada Februari 2011 dan diperpanjang pada 2021 selama lima tahun setelah Presiden AS saat itu, Joe Biden, menjabat.

Dalam kesepakatan ini, Moskow dan Washington berkomitmen untuk mengerahkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis serta maksimal 700 rudal jarak jauh dan pesawat pengebom.

Tonton: Pemerintah Bakal Libatkan Swasta Untuk Proyek Gengtengisasi

Perjanjian ini juga membatasi total 800 peluncur, termasuk rudal balistik antarbenua, serta mengizinkan masing-masing pihak melakukan hingga 18 inspeksi tahunan ke lokasi senjata nuklir strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan perjanjian.