Sumber: CNN | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
Pada tahun 2013, Uni Eropa hadir untuk menengahi masalah kedua negara dan berhasil melahirkan Perjanjian Brussel. Di bawah kesepakatan ini, Serbia dapat membentuk kotamadya otonom di wilayah utara, tetapi ini harus beroperasi di bawah sistem hukum Kosovo. Polisi Kosovo pun tetap menjadi satu-satunya kepolisian yang ada.
Sayangnya, kota-kota ini belum juga dibentuk hingga sekarang. Situasi ini memicu perselisihan tentang tingkat otonomi bagi orang-orang Serbia di Kosovo.
Selama bertahun-tahun pula pemerintah Kosovo meminta agar masyarakat etnis Serbia untuk mengganti pelat nomor mobil mereka dengan yang dikeluarkan oleh Kosovo, bukan keluaran Serbia yang mereka gunakan hingga sekarang.
Tahun lalu, pemerintah Kosovo mengumumkan tenggat waktu dua bulan untuk mengganti plat nomor. Namun, aturan itu justru memicu kerusuhan sehingga harus ditunda pelaksanaannya.
Buntutnya, walikota di wilayah utara yang berasal dari etnis Serbia mengundurkan diri pada bulan November 2022. Pengunduran diri itu juga diikuti oleh hakim lokal dan sekitar 600 petugas polisi.
Pengunduran diri itu merupakan bentuk protes atas belum ditepatinya hak-hak mereka di Kosovo.
