Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Lebih dari 1.000 paket pengiriman komponen panel surya terbengkalai di pelabuhan AS sejak bulan Juni. Kondisi ini menyusul diberlakukannya undang-undang baru yang melarang impor dari wilayah Xinjiang, China, karena kekhawatiran tentang adanya praktik perbudakan dan kerja paksa pada proses produksi.
Reuters melaporkan, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS telah menyita 1.053 paket antara 12 Juni hingga 25 Oktober.
Badan tersebut tidak akan mengungkapkan produsen atau mengkonfirmasi rincian tentang jumlah komponen panel surya yang ada dalam pengiriman karena kerahasiaannya dilindungi undang-undang.
Sejumlah sumber melaporkan bahwa produk yang ditahan termasuk panel dan sel polisilikon yang kemungkinan berjumlah hingga 1 gigawatt kapasitas.
Baca Juga: Kekayaan Orang-orang Terkaya di China Menyusut di Tengah Krisis Ekonomi Global
Sebagian besar berasal dari Longi Green Energy Technology Co Ltd, Trina Solar Co Ltd, dan JinkoSolar Holding Co.
Ketiganya memang rutin memasok hingga sepertiga dari total kebutuhan panel surya AS. Namun, ketiganya mulai menghentikan pengiriman ke AS karena khawatir paket tambahan juga akan tertahan di pelabuhan.
Instalasi tenaga surya di AS melambat sebesar 23% pada kuartal ketiga tahun ini. Hampir 23 gigawatt proyek tenaga surya pun tertunda. American Clean Power Association mengatakan sebagian besar proyek harus mangkrak karena pasokan komponen terhambat.
Baca Juga: Eskpor-Impor China Kompak Menyusut di Bulan Oktober, Terburuk Sejak 2020
Tingginya tingkat penyitaan produk ekspor China mencerminkan ketegasan AS dalam melawan pelanggaran HAM yang dilakukan rivalnya tersebut kepada warga Uyghur di Xinjiang.
China berulang kali menyangkal tuduhan tersebut dan menyebut operasi yang dilakukan adalah operasi anti-terorisme yang sudah sesuai dengan undang-undang.
Di sisi lain, China telah mengakui adanya kamp konsentrasi yang didirikan untuk para warga Uyghur. Kamp tersebut disebutnya sebagai pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengekang paham terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di Xinjiang.
