Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Biden mengatakan pada 10 Februari bahwa Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal memiliki akses yang tidak semestinya terhadap dana pemerintah Myanmar senilai US$ 1 miliar.
Pejabat AS tidak menjelaskan pernyataan tersebut pada saat itu, tetapi perintah eksekutif yang dikeluarkan keesokan harinya secara khusus menyebutkan Bank Sentral Myanmar sebagai bagian dari pemerintah Myanmar. Perintah tersebut mengizinkan penyitaan aset pemerintah pasca kudeta Myanmar.
Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa perintah eksekutif itu dirancang untuk memberi The Fed New York otoritas hukum untuk memegang dana cadangan Myanmar senilai US$ 1 miliar tanpa batas waktu.
Baca Juga: Aktivis pro-demokrasi Myanmar akan melakukan lebih banyak demo ke junta militer
Dana cadangan Myanmar akan dikelola oleh bagian dari Fed New York yang dikenal sebagai Bank Sentral dan Layanan Akun Internasional (CBIAS), di mana banyak bank sentral menyimpan cadangan dolar AS untuk tujuan seperti menyelesaikan transaksi.
Upaya untuk mengosongkan rekening dilakukan pada 4 Februari, tetapi diblokir secara otomatis oleh proses yang telah diberlakukan di Fed New York sebelum kudeta, kata dua sumber.
Baca Juga: Myanmar semakin memanas, aktivis pro-demokrasi akan melakukan lebih banyak protes
Seorang sumber mengatakan, pemblokiran itu dilakukan karena transaksi yang melibatkan Myanmar memerlukan pengawasan ekstra. Pada tahun lalu, Myanmar ditempatkan dalam "daftar abu-abu" Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) internasional untuk masalah pencucian uang, sebagian karena risiko hasil dari perdagangan narkoba yang dicuci melalui bank.
Para jenderal Myanmar tampaknya secara tegas mengendalikan Bank Sentral Myanmar pada saat percobaan penarikan itu.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, ketika militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, militer melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat ekonomi penting, termasuk Bo Bo Nge, wakil gubernur reformis dan sekutu Suu Kyi. Hingga Kamis, dia masih ditahan.
