Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Otoritas Pabean Amerika Serikat (AS) telah mencabut larangan impor selama dua tahun atas produk minyak sawit perusahaan perkebunan Malaysia Sime Darby Plantation. Keputusan itu diambil setelah AS menetapkan bahwa produk-produk Sime Darby tidak lagi diproduksi dengan kerja paksa.
Sime Darby adalah perusahaan minyak sawit terbesar di dunia berdasarkan luas lahan. Perusahaan ini telah diblokir Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS sejak Desember 2020, agar produk-produknya tidak masuk pasar AS karena dugaan praktik ketenagakerjaan yang kejam.
Merespons tuduhan AS itu, Sime Darby telah menunjuk konsultan perdagangan untuk mengaudit fasilitasnya. Pada tahun lalu, Sime Darby juga telah menyisihkan US$ 20 juta untuk memberi kompensasi kepada pekerja migran dan mantan pekerja migran yang membayar biaya perekrutan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut.
Setelah melihat perkembangan itu, otoritas AS pun memberikan respons positif.
Baca Juga: Sime Darby Optimistis Kran Ekspor Minyak Sawit ke Amerika Serikat Segera Dibuka Lagi
"Memutuskan bahwa produk tidak lagi ditambang, diproduksi, atau diproduksi seluruhnya atau sebagian dengan penggunaan tenaga kerja terpidana, paksa, atau kontrak oleh Sime Darby," tulis pemberitahuan yang diterbitkan situs web Federal Register AS pada Jumat.
Pengembalian Dana Karyawan
Asisten Komisaris Eksekutif CBP AnnMarie Highsmith mengatakan kepada Reuters bahwa Sime Darby Plantation telah mengambil tindakan untuk memperbaiki 11 indikator kerja paksa Organisasi Buruh Internasional yang ditemukan badan tersebut dalam operasional perusahaan.
Di antara langkah-langkah ini, perusahaan telah menyisihkan US$ 20 juta untuk mengembalikan biaya perekrutan yang tinggi yang dibayarkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di perkebunan perusahaan.
Biaya ini bertindak sebagai bentuk "jeratan utang" kepada perusahaan, kata Highsmith, menambahkan bahwa sekitar 15.000 karyawan saat ini dan 19.000 mantan karyawan akan dilunasi.
Baca Juga: Industri Sawit Malaysia Andalkan Buruh Migran Indonesia Untuk Pulihkan Produksi
Dia mengatakan pencabutan larangan impor "menunjukkan apa yang kami harapkan adalah dua hal, benar-benar - perbaikan permanen dalam kondisi kerja dan kehidupan bagi ribuan karyawan Sime Darby, dan ini merupakan indikasi lain dari tren yang kami lihat menuju penghapusan paksa kondisi tenaga kerja dalam rantai pasokan internasional kami."
Sime Darby Plantation mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pengakuan CBP atas upaya perusahaan dalam dua tahun terakhir untuk meninjau, merevisi, dan meningkatkan protokolnya untuk merekrut, mengelola, dan bekerja dengan para pekerjanya.
"Hari ini, komitmen kami kepada semua pemangku kepentingan kami adalah kewaspadaan dan tanggung jawab berkelanjutan untuk memproduksi minyak sawit yang bebas dari kerja paksa," kata Direktur Pelaksana Grup perusahaan Mohamad Helmy Othman Basha dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Sime Darby Perkirakan Defisit Tenaga Kerja di Malaysia Kian Parah Awal Tahun Ini
Saham Sime Darby Plantation turun 0,45% pada penutupan pasar pada hari Jumat.
Perkebunan Sime Darby termasuk di antara delapan perusahaan Malaysia yang telah dilarang oleh Amerika Serikat dalam empat tahun terakhir karena tuduhan kerja paksa.
Malaysia pada tahun 2021 mengumumkan rencana pemerintah untuk menghapus praktik-praktik kasar seperti jeratan utang, asrama yang tidak higienis untuk pekerja, dan lembur yang berlebihan, pada tahun 2030.
