Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - MADRID/WASHINGTON. Pejabat Amerika Serikat dan China pada Senin (15/9/2025) menyatakan telah mencapai kesepakatan kerangka untuk mengalihkan kepemilikan aplikasi video pendek TikTok ke kendali AS.
Rencana ini akan dikonfirmasi dalam panggilan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada Jumat mendatang.
Baca Juga: Trump Isyaratkan Kesepakatan TikTok Tercapai, Pembicaraan Dagang AS-China Makin Panas
Kesepakatan terkait aplikasi populer dengan 170 juta pengguna di AS itu menjadi terobosan langka dalam pembicaraan panjang antara dua ekonomi terbesar dunia.
Dialog tersebut bertujuan meredakan perang dagang yang selama ini mengguncang pasar global.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent, usai bertemu negosiator China di Madrid, mengatakan tenggat waktu 17 September yang berpotensi mengganggu operasional TikTok di AS mendorong pihak Beijing untuk menyetujui kesepakatan awal.
Ia menyebut tenggat itu bisa diperpanjang hingga 90 hari untuk merampungkan detail kesepakatan, namun enggan mengungkapkan rincian isi perjanjian.
Baca Juga: AS dan China Hampir Capai Kesepakatan soal TikTok di Tengah Negosiasi Dagang
Bessent menegaskan, kesepakatan ini akan mempertahankan aspek budaya TikTok yang penting bagi China, sekaligus menjamin keamanan nasional bagi AS.
"Mereka peduli dengan karakteristik China di aplikasi ini, yang dianggap sebagai soft power. Kami peduli dengan keamanan nasional," ujarnya.
Trump, saat ditanya soal kemungkinan China tetap memiliki saham di TikTok, menjawab: "Kami belum memutuskan itu. Saya akan berbicara dengan Presiden Xi pada Jumat untuk konfirmasi."
Ini merupakan kali kedua tahun ini AS dan China menyatakan hampir mencapai kesepakatan TikTok. Pengumuman pertama pada Maret lalu berujung gagal.
Kesepakatan baru ini kemungkinan masih harus mendapat persetujuan Kongres AS yang dikuasai Partai Republik. Pada 2024, Kongres meloloskan undang-undang yang mewajibkan divestasi TikTok karena kekhawatiran data pengguna AS dapat diakses pemerintah China.
