AS umumkan pembatasan visa, siapa saja pejabat China yang ditargetkan?

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Washington akan memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat China yang bertangunggjawab atas pembatasan kebebasan di Hong Kong. 

Kendati begitu, Pompeo pada hari Jumat (26/7) belum menyebutkan satu pun siapa saja pejabat China yang ditargetkan.

Ancaman ini disampaikan Pompeo menjelang pertemuan parlemen China selama tiga hari mulai Minggu besok. Dalam pertemuan parlemen ini, China diperkirakan akan memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong Kong yang telha membuat khawatir pemerintah asing dan aktivis demokrasi.

Baca Juga: Berlaku mulai 24 Juni, ini kategori visa pekerja yang diblokir Amerika Serikat

"Pembatasan visa AS berlaku untuk pejabat Partai Komunis Tiongkok saat ini dan sebelumnya yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, merongrong otonomi tingkat tinggi Hong Kong," ujar Pompeo seperti dilansir Reuters, Sabtu (27/6).

Pengumuman Pompeo ini merupakan langkah konkret AS pertama dalam menanggapi langkah China, tetapi Bonnie Glaser, seorang pakar Asia di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, mengatakan pembatasan visa sebagian besar bersifat simbolis dan fakta bahwa tidak ada nama yang diumumkan bakal mengurangi dampaknya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kerabat orang yang ditunjuk juga bisa dilarang masuk AS. Seorang kolumnis Bloomberg mengutip seorang pejabat departemen yang mengatakan jumlah pejabat yang ditargetkan tidak lebih dari 10 orang.

Baca Juga: Ulah China di Laut China Selatan membuat rasa tak aman di Asia Tenggara meningkat

Juru bicara kedutaan besar China Fang Hong mengatakan bahwa Tiongkok menentang keputusan yang salah dari pihak AS dan menambahkan bahwa undang-undang China hanya menargetkan kategori tindakan yang sangat sempit yang secara serius membahayakan keamanan nasional.

"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China," katanya.