kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Badan HAM PBB: Korea Utara Mengesampingkan HAM Demi Penguatan Militer


Senin, 05 Desember 2022 / 13:45 WIB
Badan HAM PBB: Korea Utara Mengesampingkan HAM Demi Penguatan Militer
ILUSTRASI. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan putrinya menghadiri sesi foto dengan para ilmuwan, insinyur, pejabat militer, dan lainnya yang terlibat dalam uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM).


Sumber: Yonhap,Yonhap | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Badan HAM PBB di Korea Selatan menyoroti keadaan HAM di Korea Utara yang semakin buruk, sementara pemerintahnya lebih sibuk mengembangkan kemampuan militer.

Pekan lalu, perwakilan badan HAM PBB di Seoul, James Heenan, secara terbuka mengatakan bahwa Pyongyang telah mengalihkan sumber daya dari penduduk ke militer.

"Negara tertutup itu telah mengalihkan sumber daya dari layanan untuk penduduk ke tujuan militer," kata Heenan dalam wawancaranya dengan Yonhap.

Lebih lanjut, Heenan percaya bahwa setiap kali ada uji coba peralatan baru, maka keadaan HAM di Korea Utara juga menjadi semakin buruk.

Baca Juga: Pentagon: China akan Punya 1.500 Hulu Ledak Nuklir Pada 2035

"Dalam kasus uji coba nuklir, kemungkinan besar hal itu akan mengarah pada semakin dalamnya isolasi negara hingga terhentinya dialog dan pengurangan dukungan kemanusiaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Represi politik pun semakin buruk," lanjut Heenan.

Heenan, yang baru bekerja di Seoul selama dua bulan, berharap bisa meningkatkan visibilitas masalah HAM di Korea Utara. Heenan juga bertekad untuk mengumpulkan informasi yang lebih beragam terkait isu HAM di negara tersebut.

Ketika ditanya mengenai bagaimana cara menekan Pyongyang untuk meredam aksinya, Heenan menyebut sanksi PBB adalah salah satu jalannya.

Baca Juga: Pakar: Anak yang Paling Dicintai Kim Jong Un Bakal jadi Penerusnya

"Pada prinsipnya, PBB selalu mendesak sanksi dilakukan di tingkat multilateral. Tetapi saya menyadari bahwa banyak negara yang melanjutkan dengan sanksi individu. Pada akhirnya, sanksi adalah bagi negara-negara anggota untuk memutuskan," lanjutnya.

Heenan menekankan bahwa pada akhirnya badan HAM PBB akan terus mencari peluang untuk terlibat dengan Korea Utara, termasuk mengupayakan dibukanya kantor HAM PBB di Pyongyang di kemudian hari.

"Hak asasi manusia adalah tentang keterlibatan dan memperbaiki situasi melalui keterlibatan. Kantor negara kami yang lain ada di negara tempat mereka bekerja. Saya ingin kantor kami juga ada di Korea Utara," pungkas Heenan.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×