Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Manamah. Raja Bahrain memastikan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Bahrain baru akan duduk bersama dengan Israel jika sudah terbentuk negara Palestina merdeka yang diakui seluruh dunia.
Raja Hamad bin Isa al-Khalifah menolak tawaran Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dengan menyampaikan bahwa komitmennya sebagai negara Teluk adalah untuk membentuk negara Palestina.
Baca juga: Lelang mobil dinas Honda CRV di Jakarta, murah mulai Rp 80 juta dilelang terbuka
Melansir Al Jazeera pada Rabu (26/8/2020), diplomat tertinggi AS itu berada di Manama pada Rabu sebagai bagian dari agenda kunjungan ke negara-negara Timur Tengah, yang bertujuan menghimpun dukungan berbagai negara dari dunia Arab untuk menormalisasi hubungan dengaan Israel. Awal bulan ini Uni Emirat Arab (UEA) telah mengawali melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dalam suatu perjanjian yang dijembatani oleh AS.
Perjanjian itu menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga yang setuju untuk menjalin hubungan dengan Israel, setelah Mesir dan Yordania. Namun, tindakan tersebut dikecam oleh Palestina.
Sebelum mengunjungi Bahrain, Pompeo berada di Sudan, di mana Perdana Menteri Abdalla Hamdok mengatakan pada Selasa (25/8/2020), bahwa pemerintah transisinya "tidak memiliki mandat" untuk mengambil langkah membangun hubungan dengan Israel.
Dan pada Rabu, Bahrain menggemakan sentimen sekutunya dan Arab Saudi kelas berat regional, bahwa kesepakatan dengan Israel tidak akan terwujud tanpa pembentukan negara Palestina merdeka. Menurut News Agency resmi Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifa mengatakan kepada Pompeo bahwa negaranya tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab (Arab Peace Initiative/API).
Komitmen itu menyerukan penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, dengan imbalan perdamaian dan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. "Raja menekankan pentingnya meningkatkan upaya untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel sesuai dengan solusi 2 negara...untuk pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," ujar Hamad bin Isa Al Khalifa seperti yang dikutip dari Al Jazeera.
Pompeo mengatakan dalam sebuah posting Twitter bahwa ia membahas dengan penguasa kerajaan Bahrain hanya tentang "pentingnya membangun perdamaian dan stabilitas regional" dan "melawan pengaruh buruk Iran".
Manama yang pertama kali menyambut pemulihan hubungan UEA dengan Israel, dianggap oleh beberapa pengamat akan menjadi pelapor untuk mengikuti jejak UEA. Hubungan Manama dengan Israel terakhir terjalin pada 1990-an.
Pompeo di UEA
Arab Saudi, meski tidak mengutuk kesepakatan UEA-Israel, telah menolak untuk menormalisasi hubungan sampai Israel menandatangani perjanjian perdamaian yang diakui secara internasional dengan Palestina. Negara-negara Teluk lainnya termasuk Oman, Qatar dan Kuwait juga menghadapi hambatan untuk memanaskan hubungan dengan Israel, kata Cinzia Bianco, seorang peneliti di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.
Dia mengatakan di negara-negara ini "oposisi populer terhadap normalisasi masih cukup tinggi", meski pun ada sentimen yang lebih dingin untuk perjuangan Palestina di antara beberapa kalangan pemuda, terutama di Arab Saudi. Setelah Bahrain, Pompeo menuju ke UEA, perhentian terakhir dari turnya.
Baca juga: Bukan kantor & sekolah, inilah zona penularan COvid-19 tertinggi hasil studi Jerman
Di UEA, Pompeo bertemu dengan Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Penasihat Keamanan Nasional, Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Dalam unggahannya di Twitter, pertemuan itu untuk memberi UEA selamat atas Persetujuan Abraham dan membahas pembangunan perdamaian serta stabilitas regional, termasuk mendukung gencatan senjata di Libya dan persatuan Teluk.
Pada Selasa, dia berbicara melalui telepon dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang dipandang sebagai kekuatan pendorong di balik perjanjian dengan Israel, yang masih menunggu negosiasi mengenai sejumlah detail sebelum secara resmi ditandatangani.
Keduanya membahas kesepakatan itu "dan prospek untuk memperkuatnya fondasi perdamaian dan stabilitas di kawasan", kata kantor berita resmi Emirat WAM. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah laporan bahwa kesepakatan UEA bergantung pada penjualan jet tempur F-35 AS ke Emirates, dengan mengatakan dia menentang langkah yang dapat mengurangi keunggulan strategis Israel di wilayah Negara Teluk.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Berkomitmen Membentuk Negara Palestina, Raja Bahrain Tolak Normalisasi dengan Israel ",
Penulis : Shintaloka Pradita Sicca
Editor : Shintaloka Pradita Sicca