Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Bank Dunia telah menyetujui untuk mengakhiri larangan lama terhadap pendanaan proyek energi nuklir di negara-negara berkembang sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat, kata Presiden Bank Dunia Ajay Banga pada Rabu (11/6).
Banga menjelaskan strategi energi terbaru Bank Dunia dalam email kepada staf setelah diskusi konstruktif dengan dewan direksi pada Selasa (10/6).
Ia mengatakan bahwa dewan belum mencapai kesepakatan terkait apakah Bank Dunia akan mendanai produksi gas alam, dan jika ya, dalam kondisi seperti apa.
Baca Juga: Trump Accounts: Bayi yang Lahir di AS Dapat Hadiah Investasi US$1.000 dari Pemerintah
Bank pembangunan global ini, yang memberikan pinjaman berbunga rendah untuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur mulai dari tanggul banjir hingga rel kereta api, memutuskan pada 2013 untuk menghentikan pendanaan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir.
Pada 2017, bank juga mengumumkan akan berhenti mendanai proyek minyak dan gas hulu mulai 2019, meskipun masih mempertimbangkan pendanaan proyek gas di negara-negara termiskin.
Persetujuan mengenai energi nuklir relatif mudah dicapai di antara anggota dewan, namun beberapa negara termasuk Jerman, Prancis, dan Inggris belum sepenuhnya mendukung perubahan pendekatan bank untuk menyertakan proyek gas alam hulu, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut.
“Meski isunya kompleks, kita telah membuat kemajuan nyata menuju jalur yang jelas dalam menghadirkan listrik sebagai penggerak pembangunan,” ujar Banga, sembari menambahkan bahwa diskusi lebih lanjut masih dibutuhkan terkait proyek gas hulu.
Sejak menjabat pada Juni 2023, Banga telah mendorong perubahan kebijakan energi bank dengan pendekatan “semua sumber masuk” (all of the above) guna membantu negara-negara memenuhi permintaan listrik yang meningkat dan mencapai tujuan pembangunan.
Baca Juga: AS Bersiap Evakuasi Sebagian Kedutaannya di Irak, Situasi Timur Tengah Memanas
Dalam memorandumnya, Banga mencatat bahwa permintaan listrik di negara berkembang diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat pada 2035, yang berarti memerlukan investasi tahunan lebih dari dua kali lipat dari angka saat ini, yakni US$280 miliar untuk pembangkitan, jaringan, dan penyimpanan energi.
Pemerintahan Trump secara aktif mendorong diakhirinya larangan pendanaan proyek energi nuklir sejak awal masa jabatannya.
AS merupakan pemegang saham tunggal terbesar di Bank Dunia dengan porsi 15,83%, disusul Jepang (7%) dan China (sekitar 6%) sehingga keputusan Bank Dunia untuk memperluas pendekatan terhadap proyek energi kemungkinan besar akan disambut baik oleh Presiden Donald Trump, yang telah menarik AS keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan target pengurangan emisi sebagai salah satu tindakan pertamanya pada Januari.
Saat ini, sebanyak 28 negara telah menggunakan tenaga nuklir secara komersial, 10 negara siap memulai, dan 10 lainnya berpotensi siap pada 2030, menurut Energy for Growth Hub dan Third Way.
Banga mengatakan, Bank Dunia akan bekerja sama erat dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memperkuat kemampuan dalam memberi nasihat terkait jaminan non-proliferasi nuklir, keselamatan, keamanan, dan kerangka regulasi.
Baca Juga: Pemimpin Al-Qaeda Serukan Pembunuhan Donald Trump dan Pejabat Tinggi Gedung Putih
Bank Dunia juga akan mendukung upaya memperpanjang masa pakai reaktor nuklir yang ada, meningkatkan jaringan listrik, serta mempercepat potensi reaktor modular kecil (SMR).
