Sumber: The Moscow Times | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Facebook Inc mulai memberi label pada akun media yang dikendalikan Pemerintah Rusia, Iran, China, dan negara lainnya. Di Rusia, jaringan televisi RT mendapat label dari jejaring sosial terbesar di dunia itu.
Lalu, Kantor Berita RIA Novosti dan Sputnik yang beroperasi di bawah payung Rossiya Segodnya juga menerima label dari Facebook, yang bertujuan memberi tahu pengguna tentang siapa yang memiliki media tersebut.
RT dan Sputnik masuk daftar sebagai agen asing yang negeri uak Sam tetapkan pada tahun-tahun setelah Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2016.
Baca Juga: Tok, Facebook beri label pada media Pemerintah Rusia, China, Iran
Sebuah laporan intelijen AS menggambarkan media itu sebagai senjata "mesin propaganda yang Pemerintah Rusia kelola", yang berkontribusi pada langkah-langkah campur tangan atas pemilihan presiden termasuk peretasan dan kampanye pengaruh di media sosial.
Melansir The Moscow Times, juru bicara RT kepada CNBC menggambarkan keputusan Facebook tersebut sebagai "definisi kediktatoran teknologi" dan "contoh utama dari berita palsu yang seharusnya Facebook berusaha untuk memerangi".
Sebagai bagian dari upayanya untuk melindungi Pemilihan Presiden AS 2020, Facebook mengumumkan rencana pada Oktober tahun lalu untuk mulai menandai akun media yang dikontrol negara dan konten "yang dinilai salah atau sebagian salah oleh pemeriksa fakta pihak ketiga".
Baca Juga: Snap Inc menghapus akun promosi Presiden Trump di Snapchat
"Kami percaya, orang-orang harus tahu jika berita yang mereka baca berasal dari publikasi yang mungkin berada di bawah pengaruh pemerintah," kata Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook Nathaniel Gleicher dalam posting di blog, Kamis (4/6).
Menurut Gleicher, definisi Facebook tentang media yang dikendalikan oleh negara termasuk pengaruh terhadap konten editorial serta dukungan keuangan. Label akan muncul secara global di pustaka iklan dan halaman Facebook. Di AS, label juga akan muncul di posting Kabar Berita.
"Jika kami menentukan, ada cukup perlindungan untuk memastikan independensi editorial, kami tidak akan menerapkan label," ujar Gleicher.
Facebook mengatakan, pihaknya berkonsultasi dengan "lebih dari 65 ahli di seluruh dunia yang berspesialisasi media, pemerintahan, serta hak asasi manusia dan pembangunan" untuk menetapkan kebijakan label di media pemerintah.
Baca Juga: Protes ke Zuckerberg, karyawan Facebook mogok kerja dan berpaling ke Twitter
