Sumber: Global Times | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Sejumlah perusahaan asal China secara resmi menandatangani kesepakatan untuk membangun 1.000 sekolah di Irak. Program yang lama terhenti ini akhirnya dilanjutkan kembali setelah AS menghentikan misi militernya di negara Timur Tengah tersebut.
Dilansir dari Global Times, dimulainya kembali proyek sekolah mewakili minat perusahaan China yang tumbuh di negara di sepanjang Belt and Road Initiative (BRI). Namun, mereka juga memperingatkan risiko tetap berkaitan dengan stabilitas politik Irak serta masalah keamanan dan kepercayaan.
Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi melalui akun Twitter pribadinya mengatakan, ia secara langsung mengawasi penandatanganan kontrak pembangunan sekolah pekan lalu. China diwakili oleh vice president Power China dan direktur regional Sino Tech.
Baca Juga: Lebih dari 100 kendaraan militer AS dilaporkan bergerak memasuki wilayah Suriah
Kepada Global Times, juru bicara Power China mengonfirmasikan, pihaknya akan membangun 697 sekolah di Irak. Sisanya, sebanyak 321 unit, akan dibangun oleh Sino Tech.
Menurut UNICEF, sekitar 3,2 juta anak-anak Irak usia sekolah tidak memiliki akses ke pendidikan karena konflik yang terus bergejolak di negara tersebut selama bertahun-tahun.
Kesepakatan tersebut kabarnya merupakan bagian dari sebuah kesepakatan besar antara China dan Irak yang dicapai bulan November lalu, di mana keduanya berharap bisa membangun hingga 7.000 sekolah di Irak.
Secara umum, China memang sangat dekat dengan Irak. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan China, China adalah pembeli terbesar minyak Irak. Pengusaha asal China juga melirik investasi di bidang konstruksi, pengolahan air, dan pelabuhan di Irak.
Baca Juga: Human Rights Watch Desak Jepang Setop Pertukaran Militer dengan Myanmar
Chen Xianzhong, seorang pengusaha Cina yang telah berinvestasi di Irak selama lebih dari 20 tahun, mengatakan, aspek keamanan masih sangat perlu diperhatikan dalam serangkaian program pembangunan di Irak. Jika tidak, program besar ini justru akan merugikan China.
"Sekolah tersebar di seluruh Irak, yang berarti biaya keamanan sangat besar di tengah ketidakstabilan politik yang tersisa dan keuntungan bagi perusahaan milik negara China sangat tipis," ungkap Chen kepada Global Times.
Bukan hanya itu, Chen juga menyoroti tingkat kepercayaan penduduk setempat yang selama bertahun-tahun selalu bergantung pada AS dan negara-negara Eropa.
"Proyek-proyek besar di Irak masih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan AS dan Eropa, jadi kami perlu waktu untuk membangun kepercayaan dengan penduduk setempat. Perkembangan sistem pemerintahan yang matang tetap lambat di Irak karena faktor agama, yang menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis," pungkas Chen.
