Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. China mendesak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menghadiri acara yang direncanakan minggu depan oleh Jerman, Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Acara itu membahas tentang penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.
"Ini adalah acara bermotivasi politik," tulis misi PBB di China dalam catatan tertanggal Kamis (6/5) yang dilihat Reuters. "Kami meminta misi Anda untuk TIDAK berpartisipasi dalam acara anti-China ini."
China menuduh penyelenggara acara tersebut, yang juga mencakup beberapa negara Eropa lainnya bersama dengan Australia dan Kanada, menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri China seperti Xinjiang, untuk menciptakan perpecahan dan turbulensi serta mengganggu pembangunan China.
"Mereka terobsesi untuk memprovokasi konfrontasi dengan China," tulis catatan itu. Peristiwa provokatif hanya dapat menyebabkan lebih banyak konfrontasi.
Baca Juga: WHO beri izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 buatan Sinopharm
Misi China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters soal ini.
Duta besar Amerika Serikat, Jerman dan Inggris akan berpidato di acara virtual PBB pada Rabu pekan depan, bersama dengan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth dan Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard.
Tujuan dari acara tersebut adalah untuk membahas bagaimana sistem PBB, negara anggota dan masyarakat sipil dapat mendukung dan mengadvokasi hak asasi manusia anggota komunitas etnis Turki di Xinjiang.
Negara Barat dan kelompok hak asasi menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan dan menyiksa orang Uighur di kamp-kamp, yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai genosida.
Pada bulan Januari 2021, Washington melarang impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa.
Beijing menyangkal tuduhan tersebut dan menggambarkan kamp tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
"Beijing telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menggertak pemerintah agar bungkam tetapi strategi itu telah gagal total, karena semakin banyak dan negara-negara maju untuk menyuarakan kengerian dan kebencian atas kejahatan China terhadap Uyghur dan Muslim Turki lainnya," kata direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau, Jumat (7/5).
