kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Demi menghukum China, Trump: Segera mulai proses penghapusan hak istimewa Hong Kong!


Sabtu, 30 Mei 2020 / 06:24 WIB
Demi menghukum China, Trump: Segera mulai proses penghapusan hak istimewa Hong Kong!
ILUSTRASI. Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst


Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Trump juga mengatakan, dirinya akan mengeluarkan pengumuman pada hari Jumat untuk lebih melindungi penelitian penting universitas dengan menghentikan masuknya warga negara asing dari China yang diidentifikasi sebagai risiko keamanan potensial.

Sejumlah sumber Reuters, termasuk pejabat senior AS, mengatakan bahwa langkah terakhir diprediksi bisa berdampak pada sekitar 3.000 hingga 5.000 mahasiswa pascasarjana China.

Baca Juga: Takut ada mata-mata, AS berencana membatalkan visa mahasiswa pascasarjana asal China

Retorika keras Trump terhadap China datang di tengah kampanye pemilihan ulang tahun 2020, di mana jajak pendapat menunjukkan pemilih AS semakin tidak menyukai Beijing, terutama karena virus corona baru.

Namun, Trump mungkin sadar bahwa keretakan yang lebih serius dengan China dapat mengubah kesepakatan perdagangannya yang sulit di Tahap I dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, yang telah ia andalkan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan pertanian AS.

Baca Juga: Tiga kali di tahun ini, Angkatan Laut AS tantang klaim China di Laut China Selatan

Dia juga harus memperhitungkan pengaruhnya pada lebih dari 1.300 perusahaan AS yang memiliki kantor di Hong Kong dan menyediakan sekitar 100.000 lapangan pekerjaan.

Pengumuman Trump mengikuti rencana China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di negara kota bekas jajahan Inggris itu. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan wilayah itu tidak lagi membutuhkan perlakuan khusus di bawah hukum AS yang memungkinkannya untuk tetap menjadi pusat keuangan global.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×