Sumber: Arab News | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - NEW YORK CITY. Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis menegaskan "dukungan penuh" terhadap Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan menyatakan bahwa keputusan untuk tidak berinteraksi dengan dia atau kantornya dianggap kontraproduktif.
Pernyataan ini muncul setelah Israel melarang Guterres memasuki negara tersebut, dengan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyatakannya sebagai persona non grata dan menuduhnya sebagai "sekretaris jenderal yang anti-Israel dan mendukung teroris."
Katz merujuk pada ketidakmampuan Guterres untuk secara tegas mengutuk serangan rudal Iran terhadap Israel pada hari Selasa sebagai alasan larangan tersebut.
Baca Juga: Israel Gempur Pusat Kota Beirut, Kondisi Lebanon Semakin Memprihatinkan
Katz menegaskan, “Siapapun yang tidak dapat mengutuk secara tegas serangan keji Iran terhadap Israel, seperti yang telah dilakukan hampir semua negara di dunia, tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel. Israel akan terus mempertahankan warganya dan menjaga martabat nasionalnya, dengan atau tanpa Antonio Guterres.”
Stephane Dujarric, juru bicara Guterres, menanggapi komentar Katz dengan menyebutnya sebagai serangan politik terhadap staf PBB. Dia juga menambahkan bahwa konsep "persona non grata" tidak berlaku untuk staf PBB.
Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan pada hari Rabu, Guterres menyatakan bahwa dia telah mengutuk serangan serupa oleh Iran terhadap Israel pada bulan April dan menambahkan bahwa dirinya "sekali lagi dengan tegas mengutuk serangan rudal besar-besaran Iran terhadap Israel kemarin."
Baca Juga: Solusi Dua Negara adalah Satu-satunya Jalan Menuju Perdamaian Abadi di Timur Tengah
Guterres juga mengkritik operasi militer Israel di Gaza yang digambarkannya sebagai "kampanye militer paling mematikan dan destruktif selama masa jabatannya sebagai sekjen."
Swiss, yang memegang presidensi Dewan Keamanan bulan ini, melalui perwakilannya di PBB, Pascale Baeriswyl, menekankan perlunya semua negara untuk "memiliki hubungan yang produktif dan efektif dengan sekjen dan menghindari tindakan yang dapat merusak pekerjaannya serta kantor PBB."
Baeriswyl juga menambahkan bahwa anggota Dewan Keamanan menekankan bahwa setiap keputusan untuk tidak berinteraksi dengan sekjen PBB atau PBB dianggap kontraproduktif, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
