Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON/PRAGUE. Presiden AS Joe Biden secara diam-diam telah memberi wewenang kepada Kyiv untuk meluncurkan senjata yang dipasok AS ke sasaran militer di Rusia yang mendukung serangan terhadap kota Kharkiv di Ukraina timur laut.
Hal tersebut diungkapkan oleh empat pejabat AS pada Kamis (30/5/2024) kepada Reuters.
Keputusan tersebut menandai perubahan kebijakan Biden, yang dengan tegas menolak mengizinkan Ukraina menggunakan persenjataan Amerika untuk melakukan serangan di Rusia.
Kedutaan Besar Rusia di Washington dan misi Rusia untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan Reuters.
Para pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan keputusan Biden hanya berlaku untuk sasaran di Rusia dekat perbatasan dengan wilayah Kharkiv, tempat serangan yang dilancarkan Moskow pada 10 Mei sehingga berhasil menguasai beberapa desa.
“Presiden baru-baru ini mengarahkan timnya untuk memastikan bahwa Ukraina dapat menggunakan senjata yang dipasok AS untuk tujuan kontra-tembak di wilayah Kharkiv sehingga Ukraina dapat membalas pasukan Rusia yang menyerang atau bersiap menyerang mereka,” kata salah satu pejabat AS.
Baca Juga: Ini Langkah Rusia Jika AS Tempatkan Rudal di Eropa atau Asia
Rusia sedang mengerahkan pasukan di dekat bagian utara wilayah tersebut. Namun, menurut komandan utama Ukraina pada hari Kamis, mereka kekurangan jumlah pasukan untuk melakukan serangan besar-besaran.
Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, berjarak 19 mil (30 km) dari perbatasan dengan Rusia.
Ini adalah kedua kalinya pada tahun ini Biden diam-diam melonggarkan kebijakannya mengenai pasokan senjata untuk Ukraina, dan tunduk pada seruan untuk mengirim rudal jarak jauh yang dikenal sebagai ATACMS ke Kyiv.
“Pemerintahan Biden telah menempuh perjalanan jauh dari hipersensitivitas dan kesalahpahaman mereka terhadap risiko eskalasi,” kata Alexander Vindman, pensiunan letnan kolonel Angkatan Darat dan mantan direktur urusan Eropa di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih di bawah pemerintahan Trump.
Dia memuji perubahan dalam kebijakan Biden, yang menurutnya melepaskan ikatan tangan Ukraina.
“Tentu saja ini langkah yang tepat,” kata Vindman.
Baca Juga: Moskow Siapkan Aksi Pembalasan ke Uni Eropa atas Larangan 4 Media Rusia
AS adalah pemasok senjata terbesar ke Ukraina dalam perjuangannya melawan invasi besar-besaran yang dilancarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Februari 2022.
Para pejabat mengatakan bahwa kebijakan AS akan terus melarang militer Ukraina menggunakan ATACMS, yang memiliki jangkauan hingga 186 mil (300 km), dan senjata jarak jauh lainnya yang dipasok AS untuk melakukan serangan mendalam di wilayah Rusia.
Keputusan Biden juga tidak berarti AS kini menyetujui serangan pesawat tak berawak yang dilancarkan Ukraina terhadap fasilitas perminyakan Rusia, kata mereka.
Beberapa sekutu NATO dan anggota parlemen AS telah meminta Biden untuk melonggarkan pembatasan senjata AS agar Ukraina dapat menyerang peluncur rudal dan situs militer lainnya di Rusia yang mendukung upaya Moskow menuju Kharkiv.
Jet tempur Rusia yang terbang di dalam wilayah Rusia di luar jangkauan pertahanan udara Ukraina telah mendukung serangan tersebut dengan melepaskan bom luncur yang sangat presisi di garis pertahanan Ukraina dan di Kharkiv, di mana bom tersebut telah menyebabkan banyak korban sipil.
Sebelumnya, Putin pada hari Selasa memperingatkan anggota NATO agar tidak membiarkan Ukraina menembakkan senjata mereka ke Rusia. Putin bahkan kembali mengeluarkan pernyataannya akan risiko perang nuklir yang semakin meningkat.
Baca Juga: AS Tak Dapat Memberikan Bantuan Terkait Kecelakaan Helikopter Iran, Ini Alasannya
Beberapa ahli menganggap pernyataannya sebagai sebuah gertakan. Mereka mencatat bahwa Putin telah gagal untuk bertindak terhadap ancaman serupa di masa lalu dan telah mengerahkan sebagian besar kekuatan konvensionalnya untuk perang darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.
“Saya rasa kita tidak bisa atau seharusnya diintimidasi oleh Vladimir Putin,” kata Perwakilan AS Gerry Connolly, anggota Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat. “Apakah dia benar-benar bersedia mengambil risiko perang nuklir dan konflik dengan NATO?”
Connolly ikut menandatangani surat tertanggal 20 Mei dengan Perwakilan Michael Turner, ketua Komite Intelijen DPR dari Partai Republik, dan anggota parlemen lainnya yang mendesak pemerintahan Biden untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata AS untuk mencapai sasaran strategis di Rusia.
Selama beberapa waktu, para kritikus mendesak sekutu NATO untuk melonggarkan pembatasan penggunaan senjata mereka terhadap sasaran militer di Rusia. Suara-suara tersebut semakin berkembang di dalam aliansi tersebut sejak Rusia melancarkan serangan ke Kharkiv.
Negara-negara yang menyerukan pelonggaran pembatasan tersebut adalah Inggris, Belanda, Swedia, negara-negara Baltik, Finlandia, Denmark, Jerman, dan Prancis.
