Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada Reuters, Sabtu (13/3/2021), Korea Utara belum menanggapi penjangkauan diplomatik di belakang layar sejak pertengahan Februari yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden, termasuk untuk misi Pyongyang ke PBB.
Melansir Reuters, pengungkapan upaya AS yang sejauh ini tidak berhasil, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Biden akan mengatasi ketegangan yang meningkat dengan Pyongyang terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya.
Hal ini juga menambah dimensi baru pada kunjungan diplomat dan menteri pertahanan tertinggi Amerika yang akan dilakukan minggu depan ke Korea Selatan dan Jepang, di mana kekhawatiran atas persenjataan nuklir Korea Utara diprediksi akan menjadi agenda utama.
Pejabat senior pemerintahan Biden, yang berbicara tanpa menyebut nama, memberikan sedikit rincian tentang dorongan diplomatik. Tetapi pejabat itu mengatakan telah ada upaya untuk menjangkau pemerintah Korea Utara melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari, termasuk di New York.
Baca Juga: Korea Selatan menangguhkan pertukaran pertahanan dengan Myanmar
"Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan dari Pyongyang," kata pejabat itu seperti yang dikutip Reuters.
Misi Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Pemerintahan Biden sejauh ini sangat berhati-hati dalam menjelaskan secara terbuka mengenai pendekatannya kepada Korea Utara, dengan mengatakan pihaknya melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif menyusul keterlibatan mantan Presiden Donald Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Baca Juga: AS dan China lagi-lagi bersaing, kini berebut pengaruh vaksin corona
Upaya Trump gagal membujuk Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklirnya.
Pejabat pemerintahan Biden mengatakan, tampaknya tidak ada dialog aktif antara Amerika Serikat dan Korea Utara selama lebih dari setahun, termasuk di akhir masa pemerintahan Trump. Meskipun Amerika Serikat telah melakukan banyak upaya selama waktu itu untuk terlibat.
Masih melansir Reuters, pejabat AS tersebut menolak untuk berspekulasi tentang bagaimana kebungkaman dari Pyongyang akan berdampak pada tinjauan kebijakan Korea Utara pemerintahan Biden, yang diharapkan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang.
Selama kampanye pemilihannya, Biden menggambarkan Kim sebagai "preman" dan mengatakan dia hanya akan bertemu dengan Kim dengan syarat Kim setuju untuk menurunkan kapasitas nuklirnya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengulurkan kemungkinan sanksi tambahan, berkoordinasi dengan sekutu, untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi.
Baca Juga: Perang antara China dan AS akan terjadi di laut dan darat!
Sanksi sejauh ini gagal meyakinkan Kim untuk menyerahkan senjata nuklirnya.
Blinken dijadwalkan menjadi tuan rumah diskusi tatap muka pertama antara pemerintahan senior Biden dan pejabat China pada 18 Maret di Alaska. Pemerintahan Trump menuduh China gagal memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.
Laporan rahasia PBB menemukan bahwa Korea Utara memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi internasional, membantu mendanai mereka dengan dana senilai US$ 300 juta yang dicuri melalui peretasan cyber.
Laporan oleh pengawas sanksi independen mengatakan Pyongyang memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri.
