Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Pejabat pemerintahan Biden mengatakan, tampaknya tidak ada dialog aktif antara Amerika Serikat dan Korea Utara selama lebih dari setahun, termasuk di akhir masa pemerintahan Trump. Meskipun Amerika Serikat telah melakukan banyak upaya selama waktu itu untuk terlibat.
Masih melansir Reuters, pejabat AS tersebut menolak untuk berspekulasi tentang bagaimana kebungkaman dari Pyongyang akan berdampak pada tinjauan kebijakan Korea Utara pemerintahan Biden, yang diharapkan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang.
Selama kampanye pemilihannya, Biden menggambarkan Kim sebagai "preman" dan mengatakan dia hanya akan bertemu dengan Kim dengan syarat Kim setuju untuk menurunkan kapasitas nuklirnya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengulurkan kemungkinan sanksi tambahan, berkoordinasi dengan sekutu, untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi.
Baca Juga: Perang antara China dan AS akan terjadi di laut dan darat!
Sanksi sejauh ini gagal meyakinkan Kim untuk menyerahkan senjata nuklirnya.
Blinken dijadwalkan menjadi tuan rumah diskusi tatap muka pertama antara pemerintahan senior Biden dan pejabat China pada 18 Maret di Alaska. Pemerintahan Trump menuduh China gagal memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.
Laporan rahasia PBB menemukan bahwa Korea Utara memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi internasional, membantu mendanai mereka dengan dana senilai US$ 300 juta yang dicuri melalui peretasan cyber.
Laporan oleh pengawas sanksi independen mengatakan Pyongyang memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri.
