Reporter: Ferrika Sari | Editor: Yudho Winarto
Ditambah lagi, negara bagian menyumbang 60% dari total pengeluaran pemerintah untuk pengembangan aset dan pembangunan infrastruktur, yang mendorong penciptaan dan pembukaan lapangan kerja baru.
Selain itu, mereka juga kesulitan menarik investor asing meskipun mereka membayar imbal hasil yang biasanya lebih tinggi daripada utang pemerintah federal. Guna mengatasi hal itu, pemerintah Modi mendorong negara bagian tersebut untuk menjual aset milik publik.
Pejabat keuangan di negara bagian selatan Tamil Nadu Palanivel Thiaga Rajan menyebut, penjualan aset merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban utang.
Baca Juga: Kasus positif Covid-19 di India mulai turun
“Kami akan mengurangi banyak pengeluaran yang tidak penting dan mencoba menggalang sumber dana baru. Kami akan mencoba melakukan restrukturisasi utang. Kami akan melihat penjualan aset," terangnya.
Menurut bank sentral India, pandemi telah mengubah pos anggaran negara bagian secara signifikan. Tercatat, defisit bruto rata-rata untuk negara bagian sebelum Covid-19 sebesar 2,4% dari output. Namun setelah pembatasan wilayah (lockdown) menjadi 4,6% pada Maret 2021.
Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, mengalami ketimpangan hingga 4,17% dari PDB per Maret. Padahal batas yang ditentukan sebesar 3%. Bihar, salah satu provinsi paling miskin di negara itu juga memperkirakan ketimpangan hampir menyentuh 7%.
