Sumber: Channel News Asia | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Drama politik Malaysia masih belum terselesaikan. Politik Malaysia mendidih sejak jatuhnya pemerintahan koalisi Pakatan Harapan (PH) dan sekarang kembali menjadi sorotan saat Malaysia sedang menangani wabah corona (Covid-19).
Sesi parlementer satu hari pada Senin pekan depan (18/5), akan menjadi pertemuan pertama bagi pemerintah koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang mengambil kendali Malaysia pada bulan Maret lalu.
Mantan perdana menteri Mahathir Mohamad menembakkan peluru awal pada awal Mei ini dengan mengirimkan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin.
Baca Juga: Indonesia dan Malaysia protes keras, WHO hapus himbauan menyesatkan soal sawit
Mosi ini diterima juru bicara DPR Malaysia. Tetapi pemerintah Malaysia tampaknya telah memblokir pemungutan suara yang diusulkan dengan membatasi agenda hanya untuk pidato pembukaan Raja Malaysia dengan menyebut situasi wabah corona sebagai bagian dari pertimbangannya.
Dengan kata lain, agenda mosi tidak percaya itu tidak akan diagendekan dalam pertemuan Senin pekan depan.
Analis mengatakan kepada Channel News Asia (CNA), meskipun telah menunjukkan kredibilitas dalam menangani pandemi corona, PM Muhyiddin perlu membuktikan bahwa ia bisa memerintahkan mayoritas anggota parlemen untuk menghilangkan persepsi tentang pengaturan pintu belakang saat ia naik jabatan sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Bagi Mahathir, ia telah kehilangan keunggulan dalam jabatannya, setelah ia mengundurkan diri.
Situasi saat ini tampaknya suram bagi Anwar Ibrahim, yang upayanya untuk naik ke jabatan perdana menteri berulang kali gagal.
Satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan politik adalah dengan pemilihan umum, menurut pendapat Nur Jazlan Mohamed, seorang Anggota Parlemen (MP) UMNO dan mantan wakil menteri.
"Saat ini, parlemen bahkan tidak dapat mengadakan debat yang tepat mengenai pidato Yang Mulia pada 18 Mei nanti, Padahal pada dasarnya itu adalah agenda pemerintah untuk tahun 2020, karena kekhawatiran bahwa itu mungkin tidak disetujui oleh parlemen," kata Nur Jazlan yang merupakan Wakil UMNO Johor.
Masalahnya nanti akan membesar saat parlemen menbahas persetujuan anggaran tahun 2021. "Kegagalan pemerintah untuk meloloskan anggarannya secara efektif berarti hilangnya kepercayaan juga," jelasnya.
“Pemilihan umum untuk mendapatkan mandat dengan benar akan menjadi yang terbaik. Namun saat ini, hanya UMNO dan BN (Barisan Nasional) yang merasa ini adalah metode terbaik,” kata Nur Jazlan.
Baca Juga: Sebulan buntuti kapal Petronas, kapal survei China tinggalkan perairan Malaysia
Pemerintahan Muhyiddin sendiri telah melakukan yang kebijakan yang kredibel dalam menangani pandemi corona. Sekarang ia harus mengatasi kesan sebagai pemerintah jalur pintu belakang.
Dr Lee Kuok Tiung dari Universiti Malaysia Sabah mengatakan paket stimulus senilai RM 250 miliar (US$ 57,5 miliar) telah memenangkan dukungan publik Perdana Menteri.
“Sejauh ini, pemerintahannya dapat diterima karena tidak ada politisi yang terlibat dalam kasus yang sedang berlangsung (pengadilan) telah ditunjuk. Masih terlalu dini untuk menilai mereka, tetapi pemilihan atau penunjukan tampaknya mencerminkan kriteria integritas dan akuntabilitas," ujarnya.
Setelah dilantik, Muhyiddin berjanji untuk memimpin kabinet yang bersih.
Baca Juga: Mulai hari ini, Malaysia izinkan lagi salat berjemaah di masjid tapi...
"Selain itu, meskipun manfaat stimulus terasa bagi yang lebih kaya secara tidak langsung melalui mekanisme seperti moratorium utang enam bulan, paket stimulus juga menembus berbagai segmen masyarakat dan mereka yang membutuhkan subsidi termasuk para siswa," tambah Lee.
Muhyiddin mungkin telah menghindari lawan-lawan politiknya di kursi parlemen pada Senin pekan depan. Namun, mereka akan mencoba lagi selama sesi berikutnya pada bulan Juli 2020.
Namun, Dr Ahmad Fauzi Abdul Hamid, seorang profesor ilmu politik di Universiti Sains Malaysia mengatakan perdana menteri perlu mengatasi kesan bahwa ia mengambil alih kekuasaan melalui pintu belakang.
Muhyiddin pada bulan Februari lalu memimpin Partai Bersatu keluar dari koalisi Pakatan Harapan (PH) dan bergabung dengan mantan koalisi yang berkuasa untuk mengambil alih kekuasaan.
"Untuk mengatasi kesan legitimasi ini, pemerintah Muhyiddin harus melakukan yang terbaik di semua jalan, yang paling penting adalah bertanggung jawab kepada pemilih melalui parlemen," katanya.
Baca Juga: Malaysia memanas, parlemen setuju usulan mosi tidak percaya atas Perdana Menteri
