Sumber: Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - MANILA. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan peninjauan terhadap semua kontrak pemerintah dengan perusahaan dan negara lain untuk memastikan keadilan bagi orang Filipina.
Tinjauan itu akan "menentukan apakah ada ketentuan-ketentuan berat dalam kontrak yang akan membuat orang-orang Filipina berada dalam posisi yang tidak menguntungkan atau melanggar konstitusi", Salvador Panelo, juru bicara Duterte, dalam konferensi pers reguler, Selasa (2/4).
Belum jelas berapa banyak kontrak yang akan ditinjau, atau ruang lingkup investigasi yang akan dilakukan oleh Kantor Pengacara Umum dan sekretaris Departemen Kehakiman.
Panelo mengatakan, perintah yang diberikan presiden saat rapat kabinet pada hari Senin, didorong oleh kontrak tahun 1997 yang dibuat oleh pemerintah yang memungkinkan perusahaan air untuk pengembalian pajak dengan menyesuaikan biayanya.
Domingo Yap, presiden asosiasi bisnis dari ribuan pengusaha Filipina-China, mengatakan ia menyambut pengumuman itu.
"Tidak ada yang salah dengan tinjauan pemerintah. Kami ingin pemerintah transparan. Presiden sekarang sangat ketat. Ia tidak menginginkan korupsi. Di pihak kami, itu menguntungkan", kata Yap kepada Reuters.
Robert Roces, kepala ekonom di Security Bank di Manila, mengatakan, tinjauan harus positif. "Skenario terburuk adalah bahwa ini akan menghasilkan inefisiensi, jika dan ketika penghentian tiba-tiba diperintahkan untuk proyek-proyek yang sudah diluncurkan," kata Roces kepada Reuters.
