Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Ekonom mengatakan, China membutuhkan langkah-langkah untuk meningkatkan konsumsi dan kepercayaan bisnis. Misalnya saja pemotongan pajak atau voucher konsumsi yang didanai pemerintah. Akan tetapi, mereka menambahkan bahwa tidak seperti perlambatan sebelumnya, tidak ada perbaikan cepat yang dilakukan.
China membalas kritik atas tanggapannya.
"Sejumlah kecil politisi dan media Barat memperkuat dan membesar-besarkan masalah sementara yang ada dalam pemulihan ekonomi China," kata juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin kepada media pada hari Rabu.
Wenbin mengatakan, "Mereka pada akhirnya akan ditampar oleh kenyataan."
Komentar Wang muncul setelah data aktivitas ekonomi yang lemah pada hari Selasa memicu kekhawatiran bahwa China sedang menuju pelambatan yang lebih dalam dan lebih lama.
Selain itu, Pemerintah China juga telah menangguhkan rilis data pengangguran kaum muda, yang telah mencapai rekor tertinggi, yang menurut para analis sebagian merupakan dampak dari tindakan keras aturan terhadap pengusaha besar di sektor teknologi, pendidikan, real estat dan keuangan.
Tanpa memberikan perincian, Dewan Negara pada hari Kamis mengatakan akan "mengoptimalkan" lingkungan untuk perusahaan swasta dan melakukan upaya lebih besar untuk menarik investasi asing. Sektor swasta menyumbang 60% dari produk domestik bruto dan 80% dari pekerjaan perkotaan, kata para pejabat.
Baca Juga: Ini Tanda-Tanda Ekonomi China Tengah Mengalami Krisis
Tetapi, menurut diplomat China, ada ketidaksinambungan yang tumbuh antara pejabat yang menyerukan investasi dan tindakan keras keamanan nasional yang merusak kepercayaan bisnis.
Salah satu contohnya adalah undang-undang anti-spionase baru-baru ini, disertai dengan penggerebekan di beberapa perusahaan konsultan asing, yang mengirimkan gelombang kecemasan melalui komunitas bisnis asing.
Kementerian perdagangan China sempat menggelar pertemuan dengan pelaku bisnis asing pada bulan Juli untuk mengatakan undang-undang tersebut memberikan jaminan bagi perusahaan yang beroperasi di China. Menurut seorang diplomat dan sumber lain yang diberi pengarahan pada pertemuan tersebut, hal itu tidak perlu menjadi perhatian. Keduanya menolak untuk diidentifikasi.
Namun jaminan itu hanya menggarisbawahi "kesenjangan persepsi yang signifikan" antara pemerintah dan bisnis asing, kata diplomat itu.
Baca Juga: Mata Uang BRICS Bisa Menggantikan Dolar AS? Ekonom Nilai Itu Konyol
Kementerian tidak segera menanggapi permintaan komentar.
