Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Filipina mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat untuk memperpanjang izin (waiver) pembelian minyak dan produk petroleum dari Rusia. Langkah ini dilakukan di tengah upaya diversifikasi sumber energi nasional.
Menteri Energi Filipina Sharon Garin pada Selasa (14/4/2026) menyatakan bahwa pemerintah optimistis permintaan perpanjangan izin yang telah berakhir pada 11 April tersebut akan dikabulkan.
"Kami masih menunggu respons mereka, tetapi kami sangat optimistis mendapatkan perpanjangan ini," ujar Garin dalam konferensi pers.
Diversifikasi Sumber Energi
Garin menegaskan bahwa Filipina tidak hanya bergantung pada Rusia, tetapi juga tengah menjajaki pasokan energi dari kawasan lain. Negara-negara di Amerika Selatan seperti Kolombia dan Argentina, serta Kanada dan Amerika Serikat, menjadi alternatif potensial untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Baca Juga: Menkeu Inggris Kritik Keras Strategi Perang AS, Tidak Ada Exit Plan Jelas
"Kami ingin membuka opsi dari Rusia karena kami membutuhkan lebih banyak pilihan. Diversifikasi sangat penting," tambahnya.
Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, menyampaikan bahwa peluang perpanjangan izin tersebut cukup besar. Menurutnya, beberapa negara lain juga mengajukan permintaan serupa.
"Kemungkinan besar kami akan mendapatkannya. Kami hanya perlu memberikan informasi kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS terkait volume dan durasi," jelas Romualdez.
Koordinasi dengan AS dan Negara Tersanksi
Sebelumnya, Manila telah bekerja sama dengan Washington untuk memperoleh berbagai pengecualian yang memungkinkan pembelian minyak dari negara-negara yang dikenai sanksi oleh AS.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Filipina dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah ketidakpastian global.
Baca Juga: Maskapai Eropa Desak Uni Eropa Ambil Langkah Darurat Imbas Perang Iran
Di sisi domestik, Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Senin memutuskan untuk menangguhkan pajak cukai pada minyak tanah dan gas petroleum cair (LPG), setelah mendapatkan kewenangan darurat dari parlemen untuk menyesuaikan tarif pajak bahan bakar.
Namun, pemerintah tidak memperluas kebijakan tersebut ke bahan bakar lain. Menteri Keuangan Frederick Go menyatakan bahwa penangguhan pajak untuk solar dan bensin dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap harga di tingkat konsumen.
"Pengurangan harga di pompa bensin diperkirakan hanya marginal dan akan terimbangi oleh dinamika pasar yang berlaku," ujarnya.













