kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Gejolak politik Malaysia berlanjut, Sultan Johor bakal bubarkan Majelis Legislatif


Rabu, 03 Juni 2020 / 15:54 WIB
Gejolak politik Malaysia berlanjut, Sultan Johor bakal bubarkan Majelis Legislatif
ILUSTRASI. Uang ringgit Malaysia dalam foto ilustrasi pada 1 Juni 2017. REUTERS/Thomas White


Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: S.S. Kurniawan

Selanjutnya, Ketua BN Johor Hasni Mohammad, yang berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu, menggantikan Sahruddin Jamal dari Bersatu untuk menjadi menteri utama yang baru. Dari 56 kursi di Majelis Legislatif Johor, PN memegang 29 kursi sementara PH memiliki 27 kursi.

Dalam sidang pertama Majelis Legislatif Johor setelah pergantian pemerintahan negara bagian pada 14 Mei lalu, Sultan Ibrahim telah memperingatkan para politisi untuk tidak menyebarkan "virus perpecahan" dengan berpolitik.

Mengutip Bernama, Sultan Johor mencatat, perebutan kekuasaan mengancam stabilitas politik dan perkembangan ekonomi negara.

Dengan spekulasi yang tersebar luas bahwa PH sedang mencoba merebut kekuasaan kembali dari PN di tingkat federal, Wakil Presiden Parti Amanah Negara Salahuddin Ayub bilang, gelombang perubahan bisa bergulir di Johor.

Baca Juga: Politik Malaysia bergejolak, Mahathir dipecat dari Partai Bersatu

“Saya optimistis. Mengapa kita tidak mulai dengan Johor sebagai negara bagian di mana akan ada gempa berskala 7,3 Richter untuk mengguncang politik Malaysia," katanya seperti dilansir Channelnewsasia.com.

"Apa pun bisa terjadi di Johor dan kami sedang bekerja ke arah itu, tunggu dan lihat apa yang akan terjadi di Johor. Dari Selat Tebrau, kami akan membawa perubahan besar ke Putrajaya," ujar Salahuddin.

Putrajaya adalah pusat Pemerintahan Malaysia yang saat ini di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang sedang berseteru dengan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.



TERBARU

[X]
×