Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - ISLAMABAD. Dewan eksekutif Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) menyetujui paket pinjaman senilai US$ 6 miliar selama tiga tahun untuk Pakistan. Pinjaman bertujuan untuk mengendalikan peningkatan utang dan mencegah krisis neraca pembayaran yang membayangi.
Mengutip Reuters Kamis (4/7) menurut IMF persetujuan dewan akan memungkinkan pencairan pinjaman segera sekitar US$ 1 miliar dengan sisanya akan digelontorkan bertahap selama periode program, sesuai dengan tinjauan triwulanan.
Sama pentingnya dengan paket, persetujuan ini juga akan membuka tambahan sebesar US$ 38 miliar dari mitra internasional Pakistan selama periode program.
"Pakistan menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan di belakang kebutuhan fiskal dan keuangan yang besar dan pertumbuhan yang lemah dan tidak seimbang," jelas Wakil Direktur Pelaksana pertama IMF David Lipton dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
Program ini akan membutuhkan konsolidasi fiskal yang menentukan dan rencana tahun jamak untuk memperkuat sistem pajak Pakistan yang terkenal lemah serta reformasi skala besar yang kemungkinan akan menambah tekanan pada pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan.
Khan berkuasa Agustus lalu, mewarisi ekonomi yang bermasalah. Tapi di awalnya sangat enggan untuk beralih ke IMF, yang telah menyediakan lebih dari 20 paket bailout ke Pakistan selama beberapa dekade.
Namun meski mendapat pinjaman miliaran dolar dari negara-negara sahabat termasuk China, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, meningkatnya hambatan ekonomi memaksa pemerintahan Imran Khan untuk beralih ke IMF.
Dengan cadangan devisa yang menyusut menjadi hanya US$ 7,3 miliar, kurang dari setara dengan dua bulan impor dan defisit anggaran ditetapkan di atas 7% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini, Pakistan menghadapi pil pahit untuk mengatasi masalah ekonomi yang telah terjadi bertahun-tahun.
Didominasi oleh pertanian dan tekstil dan dengan dengan besarnya jumla sektor informal yang tidak membayar pajak, ekonomi Pakistan berjuang untuk mengembangkan industri ekspor dan pemerintah telah menghabiskan banyak uang untuk mempertahankan nilai tukar yang terlalu tinggi.
Koridor Ekonomi China Pakistan senilai US$ 60 miliar yang diluncurkan pada tahun 2015 telah menjanjikan awal yang baru. Proyek-proyek infrastruktur dimaksudkan untuk menjadi pondasi baru bagi pertumbuhan, tetapi di sisi lain Pakistan juga membutuhkan impor peralatan modal yang cukup besar, sehingga berpotensi memperlebar defisit perdagangan.
Menurut perkiraan IMF, pertumbuhan PDB riil Pakistan akan melambat menjadi 2,4% pada tahun fiskal berjalan hingga Juni 2020, turun dari 3,3% pada tahun fiskal yang baru saja berakhir.
Persyaratan IMF menyerukan nilai tukar yang ditentukan pasar fleksibel untuk membantu memperbaiki defisit neraca berjalan yang tidak berkelanjutan dan membuat industri lebih kompetitif, sembari mencoba untuk memperluas basis pajak.
Bank sentral telah menaikkan suku bunga menjadi 12,25% dan memangkas rupee Pakistan ke posisi terendah sepanjang sejarah terhadap dollar. Tetapi ini menambah tekanan inflasi masyarakat yang hampir mencapai 9%.
Selain itu, dalam upaya untuk memotong utang publik, pemerintah telah menetapkan rencana pajak dan pendapatan yang ambisius, meski gagal memenuhi target tahun sebelumnya. Pemerintah juga menaikkan harga sektor energi, dimana tumpukan utang meningkat membuat sumber daya pemerintah semakin mengering.
Program ini juga menyerukan peningkatan pengeluaran sosial untuk melindungi masyarakat yang paling rentan.
Namun paket gabungan dari tindakan ini memicu kemarahan partai-partai oposisi yang mengatakan pemerintah terlalu lama ragu-ragu sebelum beralih ke IMF. Mereka telah menjanjikan protes bulan ini.
