Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – LONDON. Pemerintah Inggris mengancam akan membawa Roman Abramovich ke pengadilan terkait dana penjualan klub sepak bola Chelsea sebesar £2,5 miliar (sekitar US$3,4 miliar) yang hingga kini masih dibekukan.
Dana tersebut merupakan hasil dari penjualan Chelsea pada Mei 2022 setelah Abramovich dikenai sanksi oleh Inggris sebagai bagian dari langkah keras terhadap oligarki Rusia menyusul invasi Moskwa ke Ukraina.
Baca Juga: Rusia dan Ukraina Sepakat Tukar Tawanan Perang dan Serahkan 12.000 Jenazah Prajurit
Meski Abramovich menyatakan niat untuk menyalurkan dana tersebut kepada para korban perang, ia menginginkan penggunaan dana yang lebih fleksibel.
Namun, Inggris bersikeras bahwa seluruh dana hanya boleh digunakan untuk mendukung tujuan kemanusiaan di Ukraina.
Dalam pernyataan bersama yang langka, Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves dan Menteri Luar Negeri David Lammy menyampaikan bahwa pemerintah siap mengambil langkah hukum jika kesepakatan tidak juga tercapai.
“Pemerintah bertekad agar hasil penjualan Chelsea FC digunakan untuk tujuan kemanusiaan di Ukraina, menyusul invasi ilegal penuh Rusia. Kami sangat frustrasi karena belum tercapai kesepakatan dengan Tuan Abramovich sejauh ini,” tulis keduanya dalam pernyataan resmi, Selasa (3/6).
Baca Juga: Fakta Menarik Laga Real Betis vs Chelsea di Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025
Meski pintu negosiasi tetap dibuka, pemerintah menegaskan siap membawa kasus ini ke ranah hukum.
Menurut laporan Reuters pada Maret lalu, pemerintah Inggris memang tengah mempertimbangkan opsi hukum untuk memaksa pelepasan dana tersebut sesuai ketentuan sanksi.
Sebagai informasi, Abramovich tercatat membawa Chelsea meraih masa kejayaan terbesarnya sepanjang sejarah klub sebelum akhirnya menjualnya kepada konsorsium yang dipimpin oleh investor asal AS Todd Boehly dan Clearlake Capital.
Baca Juga: Serangan Drone Ukraina Guncang Pangkalan Udara Rusia, Kerugian Ratusan Triliun
Namun, hasil penjualan tersebut kini mengendap di rekening bank Inggris dan tidak dapat dipindahkan atau digunakan tanpa izin resmi dari Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) di bawah Kementerian Keuangan Inggris.
Hingga berita ini ditulis, perwakilan hukum Abramovich di Inggris belum memberikan tanggapan atas ancaman hukum tersebut.
