Sumber: BBC News |
CALIFORNIA. Hari ini jagad social media gempar oleh pengumuman kebijakan privasi baru Instagram. Platform berbagi foto via internet yang sudah diakuisisi Facebook ini menampilkan ketentuan layanan (terms of service) yang di antaranya menyatakan bahwa Instagram beroleh hak atas semua foto yang diunggah pengguna.
Namun, tak berapa lama kemudian, Instagram langsung memberi penjelasan tambahan. Instagram membantah telah mengubah kebijakan untuk menjual foto penggunanya kepada para pengiklan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
"Agar jelas: bukan maksud kami untuk menjual foto Anda," tulisnya. Instagram mengatakan bahwa para pengguna salah mengartikan apa yang tertulis dalam ketentuan layanan yang baru.
Chief Executif Instagram Kevin Systrom menulis dalam blognya, "Kesalahan kami karena menggunakan bahasa yang membingungkan. Kami akan memperbaiki bahasa dalam ketentuan layanan untuk memastikan ini jelas."
Perubahan ketentuan layanan Instagram itu akan berlaku mulai 16 Januari. Inilah bunyi ketentuan layanan Instagram yang baru:
"Dengan ini Anda memberikan lisensi non eksklusif, dibayar penuh, bebas royalti, dapat dipindahtangankan, dan dapat disublisensikan, di seluruh dunia, untuk menggunakan konten yang Anda tampilkan pada atau melalui Instagram."
Aturan baru itu juga menyatakan bahwa "bisnis atau entitas lainnya dapat membayar kami untuk menampilkan username Anda, likeness, foto, dan/atas aksi lainnya yang Anda lakukan, dalam hubungannya dengan promosi atau konten yang berbayar atau bersponsor, tanpa kompensasi apapun bagi Anda."
Setelah Instagram menyatakan bantahannya, Electronic Frontier Foundation, yayasan yang mengampanyekan hak konsumen atas website dan social media mengatakan kepada BBC bahwa ada permainan kata yang dimainkan di sini.
"Jelas terlihat bahwa Instagram meminta hak ekstra. Saat ini masih sulit mengevaluasi kerugian perusahaan di tahap dini ini, namun jaringan media sosial menghadapi risiko kehilangan kepercayaan penggunanya. Dan media sosial bergantung pada penggunanya untuk berbagai informasi, dan juga bagaimana pengguna melihat ketentuan mereka," kata Parker HIggins, jurubicara Electronic Frontier.