Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BAGHDAD. Setidaknya, delapan orang tewas dalam bentrokan terbaru antara pasukan keamanan Irak dan pengunjuk rasa anti-pemerintah pada hari Minggu (6/10). Ini merupakan hari keenam kerusuhan di mana jumlah korban tewas sekarang telah melampaui 100 orang dan lebih dari 6.000 lainnya terluka.
Melansir Reuters yang mengutip sumber kepolisian, delapan korban tewas berasal dari Baghdad timur. Bentrokan tak dapat dihindarkan setelah polisi yang didukung oleh angkatan bersenjata menggunakan peluru tajam. Para demonstran turun ke jalan berjam-jam setelah pemerintah mengumumkan reformasi untuk mencoba meredakan kemarahan publik atas korupsi dan tingginya angka pengangguran.
Kerusuhan adalah tantangan keamanan dan politik terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi sejak berkuasa setahun yang lalu. Bentrokan telah menghidupkan kembali kekhawatiran akan spiral kekerasan baru yang dapat menyedot kelompok-kelompok milisi yang berpengaruh dan dieksploitasi oleh Islamic State.
Baca Juga: Kerusuhan pecah dalam aksi anti-pemerintah di seantero Irak, 44 orang tewas
Sebelum bentrokan terakhir di distrik perumahan Sadr City di ibukota, jurubicara Kementerian Dalam Negeri Irak mengatakan, jumlah korban tewas mencapai 104 orang, termasuk delapan anggota pasukan keamanan, dalam kerusuhan sejak Selasa lalu.
Selain itu, ada 6.107 orang yang terluka, termasuk lebih dari 1.000 polisi dan pasukan keamanan, dan puluhan bangunan telah dibakar. Namun dia membantah pasukan keamanan telah menembak langsung ke arah para pengunjuk rasa.
Dua tahun setelah Irak menyatakan kekalahan Islamic State, tingkat keamanan di negara tersebut telah meningkat. Akan tetapi, korupsi merajalela, infrastruktur yang rusak belum dibangun kembali dan lapangan pekerjaan sangat langka.
Baca Juga: Suasana makin panas, AS bangun koalisi di Timur Tengah untuk menghadapi Iran
Aksi protes yang terjadi hampir di seluruh wilayah negara itu, tampaknya tidak diorganisir oleh satu kelompok politik tunggal dan tampaknya mengejutkan pemerintah.
Pada rapat kabinet darurat pada Sabtu (5/10) malam, pemerintah menyetujui rencana 17 poin untuk meningkatkan perumahan bersubsidi bagi kaum miskin, tunjangan untuk para pengangguran dan program pelatihan dan inisiatif pinjaman kecil untuk kaum muda yang menganggur.
Keluarga dari korban yang tewas dalam aksi demonstrasi minggu ini juga akan menerima bantuan dan perawatan yang biasanya diberikan kepada anggota pasukan keamanan yang terbunuh selama perang.
"Di tengah semua ini, saya bersumpah kepada Tuhan bahwa satu-satunya kepedulian saya adalah korban," kata Abdul Mahdi seperti dikutip oleh televisi pemerintah usai pertemuan kabinet seperti yang dilansir Reuters.
Baca Juga: Trump bilang kenaikan harga minyak tak masalah, berapa cadangan minyak AS?
Program tersebut sudah disebarluaskan di media sosial. Akan tetapi ada pemutusan jaringan internet yang berkelanjutan di sebagian besar negara.
Bentrokan parah
Pihak kepolisian dan sumber medis Reuters menyebut, ada 26 orang tewas dalam bentrokan pada hari Sabtu dan Minggu di Baghdad.
Polisi juga menembakkan peluru langsung selama bentrokan di kota selatan Nasiriya pada hari Sabtu, melukai 24 orang termasuk tujuh polisi. Sementara, ada satu orang korban tewas pada hari Sabtu saat demonstrasi di kota Diwaniya selatan.
Para pengunjuk rasa juga membakar kantor pusat sejumlah partai politik di Nasiriya. Ini termasuk markas besar partai Dawa yang mendominasi pemerintahan Irak dari tahun 2003 hingga pemilihan 2018.
Baca Juga: Menlu Amerika salahkan Iran atas penyerangan fasilitas minyak Arab Saudi
"Pasukan keamanan melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga keselamatan para demonstran dan personil keamanan," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Mayor Jenderal Saad Maan. "Kami menyatakan penyesalan yang mendalam atas pertumpahan darah."
Maan menolak pembicaraan tentang bentrokan antara pasukan keamanan dan demonstran, dengan mengatakan ada "pasukan jahat" yang menargetkan kedua kelompok. Tetapi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia semi-resmi Irak sangat mengecam respons polisi.
"Tidak ada pembenaran untuk penggunaan peluru tajam terhadap aksi demonstran damai," kata Aqeel al-Musawi, kepala komisi HAM, dalam sebuah pernyataan. "Pemerintah memiliki tugas untuk melindungi para demonstran dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan tuntutan sah mereka dengan lancar."
