Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - DUBAI. Iran tengah menyiapkan respons yang lebih luas dan lebih kuat apabila Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan militer dalam skala besar. Di saat yang sama, Teheran masih membuka jalur diplomasi meski sejumlah pejabat Iran secara internal menilai peluang keberhasilan negosiasi tersebut sangat kecil.
Reuters melaporkan, persiapan tersebut mencerminkan keyakinan di kalangan pimpinan Iran bahwa setiap serangan baru dari AS harus dibalas dengan respons yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun, Teheran juga berupaya mencegah eskalasi konflik melalui jalur perundingan.
Tiga pejabat senior Iran dan seorang sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan, para komandan senior Iran tengah meninjau rencana untuk memperluas sasaran potensial. Target tidak hanya mencakup aset yang terkait dengan AS, tetapi juga negara-negara yang mendukung operasi militer AS, bahkan kemungkinan lokasi di luar kawasan Timur Tengah.
Sejak Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali dari New York pada pekan lalu, para komandan dan pejabat senior Iran disebut memusatkan perhatian pada cakupan serta waktu respons apabila Washington kembali melancarkan serangan.
Baca Juga: Pasar Kerja AS Tetap Solid, Klaim Pengangguran Turun Jadi 197.000
Belum ada keputusan final mengenai langkah tersebut. Namun, proses perencanaan semakin intensif karena kedua pihak belum menunjukkan tanda-tanda bersedia berkompromi.
Pembahasan itu berlangsung setelah konflik yang telah berjalan selama tujuh bulan dan dimulai dengan serangan AS-Israel pada 28 Februari. Gencatan senjata pada 8 April mengakhiri perang selama 40 hari, tetapi permusuhan masih terjadi secara sporadis sejak saat itu.
Hamidreza Azizi, analis senior Iran di International Crisis Group, mengatakan Teheran masih belum mengetahui apakah Presiden AS Donald Trump akan kembali melancarkan kampanye militer besar atau memilih serangan yang lebih terbatas, seperti terhadap fasilitas nuklir.
"Namun, mereka tampaknya bertekad untuk tidak merespons secara simbolis terhadap tindakan simbolis, melainkan melakukan eskalasi dengan harapan dapat membangun kembali efek gentar," kata Azizi.
Teheran juga mempertimbangkan risiko politik yang dapat dihadapi Trump jika konflik berlangsung berkepanjangan. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan perang tersebut tidak populer di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar menjadi salah satu perhatian menjelang pemilihan paruh waktu AS.
Dua pejabat Iran mengatakan Teheran telah meminta kelompok-kelompok sekutunya di Lebanon, Yaman, dan Irak untuk bersiap memberikan dukungan apabila AS kembali melancarkan serangan besar.
Menurut kedua pejabat tersebut, arahan yang diberikan adalah mempersiapkan respons terkoordinasi yang membentang "dari Selat Hormuz hingga kepentingan AS di kawasan dan di luar Timur Tengah."
Kementerian Luar Negeri Iran belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.
Baca Juga: Airbus Pacu Pengiriman Pesawat, Target Tahunan Kian Dekat
Diplomasi dan Ancaman Eskalasi
Meski mempersiapkan diri menghadapi perang yang lebih luas, Teheran masih mempertahankan jalur negosiasi.
Salah satu pertimbangan utama Iran adalah kemampuan ekonominya menghadapi konfrontasi berkepanjangan di bawah blokade AS yang telah menghentikan ekspor minyak, salah satu sumber pendapatan penting negara tersebut. Bertahun-tahun sanksi dan tekanan ekonomi yang semakin berat juga telah meningkatkan beban masyarakat Iran.
Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan lalu, Teheran menyampaikan proposal kepada Washington melalui mediator Qatar. Jika diterima, proposal tersebut dapat membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan permusuhan di kawasan dalam waktu tujuh hari.
Pemerintah Iran mengatakan proposal itu mencakup penghentian pertempuran, pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, pembebasan sedikitnya US$12 miliar dana Iran yang dibekukan, serta penghapusan sanksi terhadap minyak Iran.
Trump pada Sabtu mengatakan telah menolak proposal tersebut. Namun, media pemerintah Iran melaporkan bahwa respons AS telah disampaikan kepada Teheran melalui Qatar pada Selasa dan saat ini sedang dikaji.
Sumber-sumber Iran mengatakan Washington menginginkan program nuklir Iran yang menjadi sengketa dimasukkan dalam perundingan. Namun, Teheran menegaskan bahwa pembicaraan mengenai nuklir baru dapat dimulai setelah tujuh persyaratan Iran dipenuhi.
"Sekalipun Iran tidak langsung menolak respons AS dan pembicaraan tidak langsung berlanjut, sangat kecil kemungkinan kedua pihak akan mencapai kesepakatan," kata salah satu pejabat Iran.
Alex Vatanka, Direktur Program Iran di Middle East Institute di Washington, mengatakan prospek diplomasi masih terbatas.
"Iran tidak mampu menanggung kelanjutan blokade AS yang dapat menjadi pengubah keadaan secara besar-besaran, yang pada dasarnya dapat mematikan sumber kehidupan rezim... eskalasi pada titik ini merupakan sesuatu yang mungkin terjadi," kata Vatanka.
Baca Juga: Korea Utara Bantah Tuduhan Ranjau Picu Ledakan di Zona Demiliterisasi
Biaya Jika Perang Kembali Pecah
Sejak permusuhan dimulai, konflik antara Iran dan pihak yang berseberangan telah berganti antara periode mereda dan serangan baru. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan warga sipil, melemahkan kemampuan militer Iran, serta menambah tekanan terhadap perekonomian yang sebelumnya sudah rapuh.
Bagi AS, perang tersebut dinilai belum mencapai tujuan Trump yang terus berubah, sekaligus menguras persediaan rudal Pentagon.
Iran dan kelompok-kelompok sekutunya berupaya meningkatkan biaya yang harus ditanggung Washington dengan memperluas konflik ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Salah satu dampaknya adalah terganggunya arus minyak melalui Selat Hormuz dan meningkatnya risiko terhadap pasar energi global.
Iran telah melancarkan serangan drone dan rudal terhadap sekutu AS di kawasan Teluk. Sementara itu, kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman telah menargetkan kepentingan Arab Saudi.
Pergerakan Houthi menuju Bab el-Mandeb menciptakan titik tekanan kedua terhadap jalur energi global. Kondisi tersebut memberikan kelompok yang berafiliasi dengan Iran pengaruh terhadap pintu masuk selatan Laut Merah.
Seorang sumber yang dekat dengan proses pengambilan keputusan mengatakan kombinasi tekanan militer dan pembatasan ekonomi semakin sulit dipertahankan oleh para pemimpin Iran.
Baca Juga: G20 Soroti Banjir Produk Murah Tiongkok yang Mengancam Industri Global
Kekhawatiran Kerusuhan di Tengah Perang
Tekanan tersebut juga memicu kekhawatiran di kalangan pimpinan Iran mengenai stabilitas domestik.
Seorang mantan pejabat senior reformis Iran mengatakan para pemimpin Iran khawatir kerusuhan nasional yang terjadi pada Januari kembali terulang. Saat itu, memburuknya kondisi ekonomi memicu gelombang protes di berbagai wilayah negara tersebut.
Pemerintah Iran pada akhirnya membubarkan demonstrasi tersebut. Ribuan pengunjuk rasa dilaporkan tewas.
"Menghadapi kerusuhan di dalam negeri ketika sistem berada di bawah tekanan AS dan serangan bom dapat menjadi tantangan yang sangat serius terhadap legitimasi pemerintahan yang berkuasa," kata mantan pejabat tersebut.
Menjelang peringatan kerusuhan Januari, pemerintah Iran memperketat pengawasan sekaligus berupaya mempertahankan mobilisasi publik dengan mendorong para pendukung pemerintah kembali menghadiri pertemuan malam.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan pemerintah Iran meningkatkan tindakan terhadap kelompok yang menyuarakan perbedaan pendapat selama perang.
Amnesty International pada Mei mengatakan lebih dari 6.000 orang telah ditangkap sejak permusuhan dimulai. Sementara itu, laporan penyelidik PBB pada September menyebut adanya penangkapan massal, penyiksaan, serta peningkatan penggunaan hukuman mati.














