Sumber: The Guardian | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - PARIS. Pendiri Alibaba, Jack Ma, diduga terlibat dalam kampanye tekanan yang dilakukan pemerintah China terhadap seorang pengusaha bernama samaran "H", guna memaksanya kembali ke China dan membantu penuntutan terhadap mantan pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok, Sun Lijun.
Informasi ini terungkap dalam dokumen pengadilan Prancis yang diperoleh dalam penyelidikan jurnalis internasional.
Menurut laporan investigasi China Targets oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) bersama The Guardian, Le Monde, dan Radio France, H menerima berbagai bentuk tekanan dari otoritas China sejak tahun 2020.
Tekanan tersebut meliputi ancaman melalui telepon, penangkapan saudara perempuannya, dan penerbitan red notice atau surat peringatan internasional melalui Interpol.
Baca Juga: AI Alibaba Menarik Perhatian Dunia, Jack Ma Muncul Lagi di Xianyu
Puncak tekanan terjadi pada April 2021, saat H menerima panggilan dari Jack Ma yang mengatakan bahwa ia diminta oleh pejabat China untuk membujuk H agar kembali ke negaranya.
“Mereka bilang saya satu-satunya yang dapat membujuk Anda untuk kembali,” ujar Ma dalam rekaman yang diserahkan ke pengadilan Prancis.
Jack Ma sendiri diketahui dalam posisi rentan sejak mengkritik regulator keuangan China pada Oktober 2020. Ia kemudian dikenai berbagai sanksi, termasuk denda sebesar US$ 2,8 miliar, dan sempat menghilang dari publik selama beberapa bulan.
Dalam percakapan yang terekam, Ma menyampaikan kepada H bahwa semua masalah hukumnya akan dihapus jika bersedia membantu penuntutan Sun Lijun, mantan Wakil Menteri Keamanan China yang dijerat kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Ini semua untuk Sun, bukan untuk Anda,” kata Ma. Ia juga menegaskan bahwa tekanan yang dihadapi H akan terus meningkat bila ia tidak kembali ke China.
Baca Juga: Miliader Tiongkok, Jack Ma Optimis Ant Group Bakal Berkembang dengan Adanya AI
H, seorang warga negara Singapura kelahiran China yang menetap di Bordeaux, Prancis, telah dikenai tuduhan pencucian uang oleh otoritas China, terkait investasinya di platform kredit Tuandai.com.
Tuduhan itu menyebut bahwa H membantu memindahkan dana secara ilegal ke luar negeri. Namun, pengacara H membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kliennya tidak mengetahui asal dana yang dianggap bermasalah.
Pengacara H, Clara Gérard-Rodriguez, mengatakan bahwa kliennya menghadapi risiko serius jika kembali ke Tiongkok, termasuk kemungkinan ditahan, disiksa, dan kehilangan aset pribadinya.
Ia menambahkan bahwa tekanan terhadap H bersifat sistematis dan merupakan bagian dari “perang psikologis” yang dijalankan oleh aparat China. Salah satu ancaman bahkan menyebut bahwa seluruh keluarga H akan ditangkap dalam waktu tiga hari. Tidak lama kemudian, saudara perempuan H benar-benar ditahan.
Kasus ini bukanlah yang pertama. Menurut ICIJ, ada lebih dari 100 kasus serupa di 23 negara, di mana warga China atau keturunan Tiongkok di luar negeri ditekan agar kembali ke negaranya melalui ancaman terhadap mereka maupun keluarga mereka di kampung halaman.
Baca Juga: Xi Jinping Bertemu Para Bos Teknologi, China Isyaratkan Kebijakan Lebih Ramah Bisnis
Pada Juli 2021, pengadilan banding di Bordeaux menolak permintaan ekstradisi terhadap H. Red notice dari Interpol pun dicabut setelah pengacara H berhasil meyakinkan pengadilan bahwa permintaan ekstradisi bersifat politis dan bertujuan memaksa H memberikan kesaksian terhadap Sun Lijun.
Sun akhirnya dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan tanpa keterlibatan H dalam persidangan.
Sementara itu, Jack Ma terlihat kembali tampil di depan publik awal tahun ini dalam sebuah acara bersama Presiden Xi Jinping, yang oleh media China dianggap sebagai bagian dari upaya rehabilitasi citranya.
Baca Juga: Yang Ditunggu-tunggu, Ini Pesan Xi Jinping kepada Jack Ma dan Bos Teknologi China
“Jack Ma, yang sebelumnya dianggap tak tersentuh dan sangat berkuasa, kini terlihat kembali menunjukkan kesetiaan pada Partai Komunis,” ujar Gérard-Rodriguez. “Hal serupa yang diharapkan dari H—bahwa ia akan kembali dan menunjukkan kepada siapa kesetiaannya.”
Juru bicara Kedutaan Besar China di Inggris menolak tuduhan tersebut dan menyebut bahwa China selalu mematuhi hukum internasional dalam kerja sama penegakan hukum. Interpol juga menegaskan bahwa sistem red notice digunakan dengan hati-hati dan melalui proses verifikasi ketat.
