Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Masuk tahun pemilu, pemerintahan Donald Trump bakal menelurkan kebijakan populer. Trump sedang mempertimbangkan pemotongan pajak 10% untuk warga kelas menengah Amerika Serikat (AS).
Trump juga menimbang membuat beberapa pengurangan pajak lainnya secara permanen sebagai bagian dari paket yang ingin diusulkan sebelum pemilihan presiden AS pada November 2020 mendatang.
Baca Juga: Bursa Wall Street naik tipis ditopang kabar insentif pajak Trump
"Kami ingin memotong 10% pajak kelas menengah, dan kami ingin memperkuat dan membuat beberapa pemotongan pajak permanen," kata Direktur Dewan Ekonomi Nasional Larry Kudlow dalam sebuah wawancara dengan Fox Business Network yang dikutip Reuters.
"Mungkin aturan itu akan keluar pada bulan September," tambahnya.
Pada 2017 silam, pemerintah Trump mendapatkan persetujuan parlemen AS untuk melakulan perombakan pajak. Legislasi berupa pemotongan pajak besar-besaran hingga US$ 1,5 triliun untuk perusahaan dan individu.
Tetapi pemotongan pajak penghasilan pribadi ditetapkan akan berakhir setelah 2025.
Pemotongan pajak tersebut mendapat kritik keras Partai Demokrat karena mendukung bisnis dan orang kaya Amerika.
Baca Juga: Pengadilan AS minta Pentagon & Microsoft tunda eksekusi kontrak senilai US$ 10 miliar
Nah, meluncurkan proposal peomtongan pajak baru bagi kelas menengah pada bulan September nanti dapat memperkuat posisi politik Trump menjelang pemilihan presiden 3 November 2020.
Satu proposal yang dipertimbangkan pemerintahan Trump adalah menciptakan insentif pajak yang dimaksudkan untuk mendorong rumah tangga AS untuk berinvestasi di pasar saham, CNBC melaporkan pada hari Jumat, mengutip empat pejabat administrasi senior.
Baca Juga: Pemerintah AS catat defisit anggaran US$ 33 miliar pada Januari 2020
Pemotongan pajak gaji terpisah akan menjadi pilihan hanya jika kekuatan ekonomi AS menurun drastis, demikian CNBC melaporkan, mengutip dua pejabat senior administrasi Trump.
Gedung Putih menolak mengomentari laporan tersebut.
Perubahan kebijakan perpajakan akan membutuhkan persetujuan Kongres AS, yang akan sulit bagi Gedung Putih untuk menang. Meskipun rekan Trump dari Partai Republik memegang mayoritas di Senat AS, tapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dikendalikan Partai Demokrat.
Baca Juga: Senat AS membatasi kemampuan Trump untuk berperang
