Sumber: CNN | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Sebuah RUU yang akan mengubah status rantai pulau yang diklaim oleh Jepang dan China telah disetujui oleh dewan kota di Okinawa pada hari Senin.
Hal ini menghasilkan protes keras dari Beijing, yang mengatakan telah mengirim kapal penjaga pantai ke daerah tersebut.
Baca Juga: Warganya diadili atas tuduhan mata-mata oleh China, PM Kanada meradang
Dilansir dari CNN, dewan kota Ishigaki di prefektur Okinawa Jepang menyetujui undang-undang yang mengubah status administratif kelompok pulau tak berpenghuni, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyus di China.
RUU itu mengubah nama pulau untuk tujuan administratif dari Tonoshiro menjadi Tonoshiro Senkaku untuk menghindari kebingungan dengan daerah lain Ishigaki.
Kepulauan yang terletak 1.200 mil di barat daya Tokyo, telah dikelola oleh Jepang sejak 1972, tetapi baik Tokyo dan Beijing mengatakan klaim mereka kepada kepulauan itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu.
Kementerian Luar Negeri Beijing pada hari Senin mengatakan akan mengajukan protes keras dengan Tokyo. "Pulau Diaoyu dan pulau-pulau yang berafiliasi adalah wilayah yang melekat di China. China bertekad menjaga kedaulatan wilayah kami, yang disebut penunjukan kembali administratif ini adalah provokasi serius terhadap kedaulatan wilayah China," kata Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.
Baca Juga: Gedung Putih: Perjanjian perdagangan Amerika Serikat dengan China telah berakhir
Pada saat yang sama, penjaga pantai China mengatakan armada kapalnya ada di perairan di sekitar pulau-pulau yang disengketakan pada hari Senin.
Cina memperingatkan sebelum pemungutan suara pada hari Senin terhadap perubahan status quo di kepulauan itu. "Kami meminta Jepang untuk mematuhi semangat konsensus empat prinsip, menghindari menciptakan insiden baru pada masalah Kepulauan Diaoyu, dan mengambil tindakan praktis untuk menjaga stabilitas situasi Laut Cina Timur," tulis sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.
Salah satu dari empat prinsip itu adalah bahwa Jepang mengakui bahwa kedaulatan atas pulau-pulau itu sedang dalam perselisihan. Namun RUU yang disahkan Senin di Ishigaki menepis kekhawatiran tentang bagaimana langkah itu mungkin dirasakan di Beijing.
"Persetujuan kasus ini tidak mempertimbangkan pengaruh negara lain, tetapi dianggap meningkatkan efisiensi prosedur administrasi," kata juru bicara dewan kota.
Baca Juga: Jumlah kasus virus corona global menembus angka 9 juta
Sebelumnya, surat kabar Asahi Shimbun melaporkan RUU itu menegaskan pulau-pulau itu adalah bagian dari wilayah Jepang.
Sementara laporan yang dimuat Global Times yang dikelola pemerintah China bulan ini juga memperingatkan konsekuensi dari setiap perubahan status pulau tersebut.
"Mengubah penunjukan administratif saat ini hanya dapat membuat perselisihan lebih rumit dan membawa lebih banyak risiko krisis," kata Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Hubungan Luar Negeri China kepada Global Times.
Kekhawatiran kemungkinan konfrontasi meningkat minggu lalu dengan pengumuman dari penjaga pantai Jepang bahwa kapal-kapal pemerintah China telah terlihat di perairan dekat Kepulauan Senakku Diaoyu setiap hari sejak pertengahan April.
Baca Juga: Pertempuran di perbatasan India-China dapat merembet ke Laut China Selatan
Menanggapi meningkatnya kehadiran orang China Yoshihide Suga, Kepala Sekretariat Kabinet Jepang, menegaskan kembali tekad Tokyo pada konferensi pers Rabu lalu.
"Kepulauan Senkaku berada di bawah kendali kami dan tidak diragukan lagi wilayah kami secara historis dan hukum internasional. Sangat serius bahwa kegiatan ini berlanjut. Kami akan menanggapi pihak China dengan tegas dan tenang," kata Suga.
