Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Pada 2014, negara-negara aliansi NATO sepakat untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi 2% dari total GDP pada 2024. Jerman saat ini masih jauh dari target itu, yakni berkisar di 1,3%.
Sebelumnya, Kramp-Karrenbauer berpendapat bahwa komitmen untuk aliansi militer NATO tidak cukup hanya diukur dari GDP suatu negara untuk belanja pertahanan saja.
Negosiasi proyek Nord Stream 2 Ada pun terkait keputusan untuk menegosiasikan proyek pipa gas Nord Stream 2 yang disengketakan, Kramp-Karrenabauer juga mendukung.
Baca Juga: Pengakuan Taliban: Moskow tak pernah membayar kami untuk membunuh pasukan AS
Namun, dia memperingatkan bahwa sanksi yang diancam AS akan bertentangan dengan hukum internasional. "Ketika menyangkut ancaman sanksi AS, kami di pemerintahan Jerman memiliki posisi yang jelas bahwa ini tidak sesuai dengan hukum internasional," kata Menhan Jerman itu.
Pipa yang akan mengalirkan gas alam dari Rusia melalui Laut Baltik ke Jerman, menjadi bukti adanya masalah pelik dalam hubungan trans-Atlantik. AS mengkritik proyek ini, di mana pekan lalu Trump memperingatkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam proyek ini akan menerima sanksi AS jika mereka tidak menghentikan pekerjaan mereka. AS, bersama dengan sejumlah negara Eropa Timur, berpendapat bahwa pipa gas ini akan meningkatkan ketergantungan Uni Eropa terhadap sumber daya alam Rusia.
Baca Juga: Mungkinkah Eropa Pertahankan Keamanan Tanpa Bantuan AS?
Sementara itu, Uni Eropa telah memperingatkan AS untuk tidak menjatuhkan sanksi, namun membahas masalah ini laiknya sekutu. Hal tersebut diamini Kramp-Karrenbauer.
