Sumber: Channel News Asia | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer berkuasa. Gelombang protes terus muncul di berbagai sudut negara yang direspons dengan tindakan represif aparat.
Fortify Rights, sebuah kelompok hak asasi manusia Myanmar, pekan lalu melaporkan bahwa militer Myanmar telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional karena diduga telah menangkap pekerja kemanusiaan hingga memblokir akses menuju bantuan makanan untuk orang-orang yang terlantar akibat konflik.
Fortify Rights juga menemukan fakta bahwa militer Myanmar telah melakukan serangan pembakaran, menjarah properti sipil dan menghancurkan makanan, obat-obatan dan pasokan bantuan lainnya.
Melalui sebuah pernyataan yang disetujui ke-15 anggotanya pada Rabu (10/11), Dewan Keamanan PBB kembali mendesak militer Myanmar untuk menahan diri dan menghentikan tindak kekerasan terhadap warga sipil.
"Para anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya kekerasan baru-baru ini di seluruh Myanmar. Mereka menyerukan penghentian kekerasan dengan segera dan memastikan keselamatan warga sipil," ungkap pernyataan Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip Reuters.
