Sumber: Reuters | Editor: Rizki Caturini
TOKYO. Kabinet Jepang menyetujui alokasi dana hampir US$ 50 miliar untuk membangun kembali Jepang setelah gempa dan tsunami melanda negeri ini pada Maret 2011 lalu. Ini merupakan pengeluaran terbesar pemerintah dalam enam dekade terakhir untuk fasilitas umum.
Dana darurat sebesar 4 trilun yen atau sekitar US$ 48,5 miliar ini akan diberikan melalui paket-paket pengeluaran untuk rekonstruksi bangunan. Dana ini masih terbilang kecil, dibanding estimasi total biaya rekonstruksi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak sekitar US$ 300 miliar.
"Dengan biaya ini, kita sudah melakukan satu langkah maju untuk melakukan rekonstruksi dan memulai kembali perekonomian," ujar Menteri Keuangan Jepang Yoshihiko Noda, setelah pertemuan kabinet, kemarin (22/4).
Biaya rekonstruksi yang pertama kali digelontorkan pemerintah ini akan diajukan ke parlemen minggu depan. Diharapkan persetujuan alokasi dana ini sudah bisa berlaku pada Mei 2011.
Perdana Menteri Jepang Naoto Kan menjalankan langkah yang tidak populer untuk mengatasi krisis Jepang. Ia mengatakan, Jepang harus menerbitkan obligasi pemerintah untuk mendapatkan dana segar untuk anggaran ekstra negara kedepannya.
Paket pembiayaan selanjutnya akan lebih sulit, melihat pemerintah akan menggunakan dana dari campuran obligasi dan pungutan pajak. Para analis memperkirakan, jika Kan tidak bisa meyakinkan parlemen atas langkah mengatasi krisis ini, ia mungkin akan dipaksa untuk mundur dari jabatannya.
