/2019/03/20/1239835099.jpg "Kadin Soroti Surat Pengusaha China, Investor Kini Makin Sensitif pada Kepastian Usaha")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai surat dari kamar dagang China kepada pemerintah Indonesia menjadi sinyal bahwa investor global semakin sensitif terhadap kepastian usaha dan konsistensi kebijakan di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, surat tersebut perlu dipandang sebagai alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki implementasi kebijakan investasi di lapangan.
Baca Juga: Yield Obligasi AS Tembus Level Tertinggi 11 Bulan, Antisipasi Suku Bunga The Fed
“Mengenai surat dari pihak kamar dagang China, Kadin melihat ini lebih sebagai sinyal bahwa investor global semakin sensitif terhadap isu kepastian usaha di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian,” ujar Erwin kepada Kontan, Kamis (14/5/2026).
Menurut dia, pelaku usaha global saat ini tidak hanya mempertimbangkan insentif investasi atau deregulasi yang diumumkan pemerintah, tetapi juga mencermati konsistensi implementasi kebijakan serta kemudahan berusaha dalam praktik sehari-hari.
“Dampaknya terhadap persepsi investor tentu ada, karena pelaku usaha global sangat memperhatikan konsistensi kebijakan dan ease of doing business sebelum mengambil keputusan ekspansi jangka panjang,” katanya.
Baca Juga: AS Sebut China Belum Sepenuhnya Longgarkan Ekspor Rare Earth
Erwin menilai pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi, mulai dari penyederhanaan perizinan, penerapan sistem Online Single Submission (OSS), reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, hingga pemberian berbagai insentif investasi.
Namun, menurut dia, persoalan utama saat ini justru terletak pada implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai belum konsisten.
“Pelaku usaha sering kali masih menghadapi persoalan tumpang tindih aturan, perubahan kebijakan yang cepat, hingga perbedaan interpretasi antar kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, dunia usaha juga masih menghadapi proses birokrasi teknis yang membutuhkan waktu dan biaya lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing di kawasan.
Baca Juga: Bursa Asia Tergelincir saat Imbal Hasil AS Tembus Level Tertinggi dalam Setahun
Di tengah kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi guna mempercepat perbaikan iklim investasi.
Kadin memandang langkah tersebut dapat menjadi langkah positif apabila benar-benar mampu menyelesaikan hambatan investasi dan memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Terkait pembentukan Satgas Deregulasi, Kadin memandang langkah tersebut dapat positif apabila benar-benar berfungsi sebagai pengurai hambatan investasi dan percepat koordinasi lintas kementerian/lembaga,” kata Erwin.
Meski demikian, Kadin mengingatkan agar pembentukan satgas baru tidak justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah lapisan pengambilan keputusan.
Menurut Erwin, investor saat ini membutuhkan kepastian regulasi jangka panjang, kecepatan proses perizinan, stabilitas kebijakan fiskal dan perpajakan, hingga biaya logistik dan energi yang kompetitif.
Baca Juga: Taiwan Apresiasi Dukungan AS di Tengah Lanjutan Pembicaraan Trump–Xi
Kendati demikian, Kadin menilai Indonesia masih memiliki daya tarik investasi yang kuat, baik dari sisi pasar domestik, sumber daya alam, program hilirisasi, maupun potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
