Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Kamboja akhirnya akan resmi menerapkan program wajib militer mulai tahun 2026. Melalui sedikit perubahan dalam undang-undangnya, masa wajib militer diperpanjang menjadi 24 bulan.
Parlemen Kamboja, pada tahun 2006, sebenarnya telah menyetujui undang-undang yang mengharuskan semua warga Kamboja berusia 18 hingga 30 tahun untuk bertugas di militer selama 18 bulan.
Meskipun begitu, undang-undang tersebut tidak pernah ditegakkan hingga saat ini.
Pada hari Senin (14/7), Perdana Menteri Kamboja Hun Manet akhirnya yakin untuk mulai melaksanakan program tersebut tahun depan. Alasannya, ketegangan dengan Thailand.
Baca Juga: Ultimatum China ke Pemberontak Myanmar Bisa Ancam Suplai Global Tanah Jarang Berat
"Fase konfrontasi ini merupakan pelajaran bagi kita dan merupakan kesempatan bagi kita untuk meninjau, menilai, dan menetapkan target kita untuk mereformasi militer kita. Mulai tahun 2026, undang-undang wajib militer akan diberlakukan," kata Hun Manet, dikutip Channel News Asia.
Dalam kesempatan yang sama, di sebuah upacara di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan di provinsi Kampong Chhnang, Hun Manet juga memastikan bahwa masa bakti 18 tahun yang ada pada undang-undang tahun 2006 akan diubah menjadi 24 bulan.
Praktis, Hun Manet juga berjanji untuk mempertimbangkan peningkatan anggaran pertahanan Kamboja.
"Pertahanan nasional kita, pembangunan militer kita, bukan untuk menginvasi wilayah negara lain, tapi untuk melindungi wilayah kita," pungkasnya.
Baca Juga: AS Batasi Ekspor Chip AI ke Malaysia dan Thailand, Takut Diselundupkan ke China
Hubungan antara Kamboja dan Thailand di perbatasan memang sedang memburuk. Setidaknya sejak bulan Mei tahun ini, ketika bentrokan menewaskan seorang tentara Kamboja.
Mengutip Channel News Asia, lokasi baku tembak antara tentara Kamboja dan Thailand berada di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat perbatasan kedua negara dan Laos bertemu.
Insiden tersebut mendorong pemerintah Kamboja untuk melarang impor bahan bakar dan gas dari Thailand. Hal itu juga menyebabkan krisis politik dalam negeri di Thailand, di mana Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diskors dari jabatannya.
Tonton: Trump Kembali Kibarkan Bendera Perang, Umumkan Tarif 30% untuk Uni Eropa dan Mexico
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_01072510312000.jpg)
