Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - SEATTLE. Seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) memutuskan pemerintahan Presiden Donald Trump secara ilegal menangguhkan pendanaan yang diberikan untuk mendukung perluasan infrastruktur pengisi daya kendaraan listrik. Ini menandai kemenangan bagi 20 negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat yang menggugat keputusan Trump tersebut.
Hakim Distrik AS Tana Lin di Seattle memutuskan mendukung 20 negara bagian serta Distrik Columbia, yang telah mengajukan gugatan mereka setelah Departemen Transportasi AS pada bulan Februari 2025 silam menangguhkan program infrastruktur pengisi daya kendaraan listrik (EV) yang disahkan Kongres AS pada tahun 2021 di bawah Presiden Demokrat Joe Biden.
Lin, yang ditunjuk oleh Biden, mengatakan bahwa Departemen Transportasi dan Jalan Raya Federal "mencabut Program Formula NEVI," tanpa bekerja dalam batasan hukum administrasi yang telah ditetapkan sebagaimana dipersyaratkan.
Baca Juga: Bos Raksasa Chip AS, Nvidia, Tengah Berada di Shangai, Lobi China soal Chip?
Kelompok lingkungan termasuk Sierra Club menyambut baik putusan pengadilan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu memastikan negara bagian dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh undang-undang tersebut. Perintah Lin secara permanen melarang Departemen Transportasi AS untuk mengambil dana negara bagian atau membatalkan rencana implementasi yang telah disetujui sebelumnya.
“Putusan Hakim Lin merupakan kemenangan telak bagi supremasi hukum dan investasi cerdas untuk masa depan energi bersih kita,” kata Mike Faulk, juru bicara Jaksa Agung Negara Bagian Washington, Nick Brown, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters, Jumat (23/1/2026).
Departemen Perhubungan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar soal putusan pengadilan ini.
Tak lama setelah Menteri Perhubungan Sean Duffy menjabat pada bulan Februari 2026, Departemen Perhubungan menangguhkan Program Formula Infrastruktur Kendaraan Listrik Nasional (NEVI) senilai US$ 5 miliar, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Pekerjaan yang ditandatangani Biden menjadi undang-undang pada tahun 2021.
Pemerintahan Trump telah mengejar sejumlah kebijakan untuk meningkatkan penjualan kendaraan bertenaga bensin dan memangkas insentif kendaraan listrik bagi produsen mobil dan konsumen.
Negara-negara bagian yang dipimpin oleh California, Colorado, dan Washington menggugat pada bulan Mei 2025, dengan tuduhan bahwa pemerintahan Trump secara keliru menahan miliaran dolar yang sebelumnya telah diberikan kepada mereka.
Baca Juga: Perak Tembus US$ 100: Pertama Kali Sepanjang Sejarah! Ini Penyebabnya
Pemerintah berpendapat bahwa itu hanyalah penangguhan sementara, yang kemudian diakhiri setelah hakim sebelumnya mengeluarkan perintah sementara dan lembaga tersebut mengeluarkan pedoman baru.
Namun Lin mengatakan bahwa undang-undang tahun 2021 tidak pernah mempertimbangkan penangguhan pendanaan, bahkan yang bersifat sementara, untuk pembangunan infrastruktur kendaraan listrik (EV).
Senat AS dijadwalkan minggu depan untuk mempertimbangkan undang-undang yang telah disetujui oleh Kongres AS yang akan mengalihkan dana sebesar US$ 879 juta yang disetujui di bawah pemerintahan Biden untuk jaringan pengisian daya EV ke prioritas infrastruktur lainnya.













