Reporter: Dyah Megasari, Bloomberg |
BAGHDAD. Kementerian Irak menyarankan pemerintah agar menyetujui Royal Dutch Shell Plc mengembangkan potensi gas alam di Irak Selatan.
Menteri Perminyakan Abdul Kareem Al-Luaibi merekomendasikan hal tersebut karena dinilai sebagai langkah yang tepat dan menguntungkan negara. "Kementerian menyetujui proyek ini setelah melakukan diskusi dengan konsultan internasional dari aspek teknis dan hukum," ujar Al-Luaibi, Kamis (31/3).
Informasi saja, penandatanganan perjanjian proyek senilai US$ 12,5 miliar dengan Shell dan mitra Mitsubishi Corp telah berulang kali tertunda. Sebelumnya 22 Maret lalu, Al-Luaibi mengatakan pemerintah ingin meninjau rincian keuangan proyek ini.
Pemerintah akan memberikan lampu hijau paling telat Juni mendatang. Selanjutnya, proyek ini akan dikenal dengan sebutan Basra Gas Co. Pemerintah akan menjadi pemegang saham pengendali dengan memegang 51% saham, Shell 44% dan sisanya dimiliki oleh Mitsubishi.
Irak ingin mengembangkan sumber daya gas sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Tahap awal, pasokan gas diharapkan bisa memenuhi kebutuhan 31 juta warga Irak. Selanjutnya, pemerintah berharap bisa melakukan kegiatan ekspor dari proyek ini.
Data BP Plc mencatat, sebagian besar pendapatan Irak berasal dari ekspor minyak mentah. Irak juga tercatat sebagai pemegang cadangan gas kelima terbesar di Timur Tengah.
