Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - PARIS. Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) telah mengajukan gugatan pidana terhadap anak perusahaan Apple di Prancis dan Belgia, menuduh perusahaan teknologi tersebut terlibat dalam penggunaan mineral konflik dalam rantai pasokan mereka.
Mineral-meneral yang dimaksud, seperti timah, tantalum, dan tungsten, yang berasal dari Kongo dan Rwanda, sering dikaitkan dengan pendanaan kelompok bersenjata yang terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Apple dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa mereka telah memberi tahu para pemasok bahwa mineral yang berasal dari Kongo atau Rwanda harus dihentikan penggunaannya.
Meski demikian, gugatan ini membuka perdebatan lebih lanjut mengenai keterlibatan perusahaan-perusahaan teknologi besar dalam masalah sumber daya alam yang berhubungan dengan konflik bersenjata di Afrika.
Baca Juga: Upaya Terakhir TikTok, Pertaruhan Hidup Mati untuk Bertahan di Amerika Serikat
Latar Belakang Kasus: Konflik dan Penambangan di Kongo
Kongo, yang merupakan sumber utama mineral 3T (timah, tantalum, dan tungsten), telah lama menjadi medan pertempuran bagi kelompok bersenjata yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk mendanai kekerasan mereka.
Konflik yang berlarut-larut di timur Kongo, yang dimulai sejak 1990-an, telah menyebabkan jutaan korban jiwa dan pengungsian massal. Sumber daya mineral yang melimpah, meskipun menjadi potensi ekonomi bagi negara, justru menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk ketegangan dan kekerasan di wilayah tersebut.
Kelompok bersenjata yang mengendalikan beberapa tambang artisanal di Kongo sering kali terlibat dalam pembantaian, pemerkosaan massal, perampokan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Menurut laporan dari PBB dan kelompok hak asasi manusia, sebagian besar mineral yang diekspor dari wilayah tersebut diperdagangkan melalui saluran yang dapat dikendalikan oleh kelompok bersenjata.
Tuduhan Kongo terhadap Apple dan Anak Perusahaannya
Dalam gugatan yang diajukan ke kantor kejaksaan Paris dan hakim penyelidik Belgia, Kongo menuduh Apple dan anak perusahaannya, Apple France serta Apple Retail Belgium, terlibat dalam sejumlah pelanggaran.
Baca Juga: TikTok Terancam Dilarang di AS, Pengguna Diminta Amankan Akun Sebelum Terlambat!
Tuduhan tersebut mencakup penutupan kejahatan perang, pencucian mineral yang tercemar, serta praktik komersial yang menipu konsumen dengan menyajikan rantai pasokan yang seolah-olah bersih dari keterlibatan dalam konflik.
Tuduhan ini diperburuk dengan pernyataan dari para pengacara internasional yang mewakili Kongo, yang mengklaim bahwa Apple, meskipun mengaku melakukan audit terhadap pemasoknya, tetap menggunakan mineral yang diselundupkan dari Kongo dan dibersihkan melalui rantai pasokan internasional.
Hal ini, menurut mereka, membuat Apple terlibat dalam kejahatan yang terjadi di Kongo.
Respons Apple: Penolakan dan Tindakan Preventif
Apple, dalam pernyataan resminya, menegaskan bahwa mereka sangat membantah tuduhan tersebut. Perusahaan ini menyatakan bahwa mereka telah menginstruksikan para pemasok untuk menghentikan penggunaan timah, tantalum, tungsten, dan emas dari Kongo dan Rwanda setelah konflik di kawasan tersebut semakin memanas pada tahun ini.
Apple juga menekankan bahwa sebagian besar mineral yang digunakan dalam produk mereka berasal dari daur ulang.
Perusahaan ini mengklaim telah meningkatkan dukungan kepada organisasi yang berupaya membantu komunitas di Kongo, meskipun mengakui bahwa situasi di wilayah tersebut sangat menantang. Selain itu, Apple juga menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan audit yang ketat terhadap pemasok dan menerbitkan temuan-temuan tersebut secara transparan.
Isu Kepercayaan terhadap Skema Pelacakan Mineral
Tuduhan ini juga menyoroti ketergantungan Apple pada skema pelacakan mineral yang dikelola oleh ITSCI (International Tin Supply Chain Initiative), sebuah organisasi yang bertujuan untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam melakukan due diligence terkait pasokan mineral.
Baca Juga: Elon Musk Sindir Bill Gates Bisa Bangkrut Jika SahamTesla Naik 200%
Namun, ITSCI telah mendapat kritik, termasuk dari Inisiatif Mineral yang Bertanggung Jawab (RMI), yang memutuskan untuk menghentikan dukungannya terhadap ITSCI pada tahun 2022.
RMI menilai bahwa ITSCI tidak berhasil memberikan observasi yang memadai di lapangan terkait lokasi-lokasi berisiko tinggi, terutama di provinsi North Kivu, yang berbatasan dengan Rwanda dan merupakan area penting untuk pertambangan mineral 3T.
Apple, meskipun menyebutkan ITSCI dalam laporan mineral konflik 2023, tidak mengungkapkan bahwa RMI telah mencabut dukungannya terhadap skema tersebut.
Dampak Gugatan terhadap Industri Teknologi
Kasus ini bisa menjadi titik balik penting dalam upaya untuk memaksimalkan akuntabilitas perusahaan-perusahaan besar terhadap penggunaan mineral yang berhubungan dengan kekerasan.
Meskipun ini bukan pertama kalinya perusahaan besar seperti Apple terlibat dalam gugatan terkait pelanggaran hak asasi manusia, gugatan ini menyoroti kompleksitas masalah yang timbul akibat ketergantungan pada rantai pasokan global yang sering kali sulit untuk dilacak dan diaudit secara menyeluruh.
Pengacara yang mewakili Kongo menyebutkan bahwa ini adalah gugatan pidana pertama yang diajukan oleh negara Kongo terhadap perusahaan teknologi besar, yang mereka anggap sebagai "serangan pertama" dalam upaya mereka untuk mengakhiri perusakan sumber daya alam negara tersebut.
Baca Juga: Apple Dihadapkan pada Tantangan Regulasi dan Komitmen Investasi di Indonesia
Tanggapan Pemerintah Belgia dan Prancis
Pemerintah Belgia dan Prancis dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak mengingat sejarah panjang kolonialisasi Kongo oleh Raja Leopold II dari Belgia, yang dimulai pada abad ke-19 dan menyebabkan eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam Kongo.
Menurut Christophe Marchand, pengacara asal Belgia yang mewakili Kongo, sangat penting bagi Belgia untuk membantu Kongo dalam usaha menghentikan perusakan sumber daya alam mereka melalui jalur hukum.
Peran kedua negara ini dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan sumber daya alam di Kongo menjadi semakin relevan, mengingat kewajiban mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas korporasi yang beroperasi di wilayah mereka.
